JAKARTA-- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  memastikan  data  stok  ikan lestari bersumber dari lembaga  terpercaya. Kepastian  tersebut disampaikan  dalam konferensi  pers terkait  data estimasi potensi jumlah tangkapan sumber daya ikan (SDI) yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI) dan berbagai data pencapaian dalam dua tahun  di Jakarta, Senin (19/6/2017).
Data yang dipaparkan merupakan hasil kajian badan yang memiliki kapasitas dan otoritas, dengan metode koleksi data serta proses analisis berdasar pada sains, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Acara dihadiri Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) M. Zulficar Mochtar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Eko Djalmo Asmadi, Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) Indra Jaya, dan Deputi Bidang Statistik dan Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Adi Lukmasono.
Kepala BRSDM KP M. Zulficar Mochtar mengatakan data-data terkait jumlah stok ikan lestari atau maximum sustainable yield (MSY) Indonesia dan beberapa data lainnya mengenai kelautan dan perikanan lainnya didapatkan dari pengkajian stock assessment hasil kerja sama dengan Komnas Kajiskan.
Komnas Kajiskan adalah komisi yang diamanahkan undang-undang dan dibentuk melalui peraturan menteri (permen). Anggotanya terdiri dari profesional akademisi dan lilmuwan dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun kementerian.
"Kami sebagai lembaga berusaha secara objektif mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Harapannya, dari waktu ke waktu itu kondisi sumber daya kita semakin sehat," kata  Ketua  Komnas Kajiskan, Indra  Jaya.
Pihaknya  mengkaji apakah dengan adanya suatu kebijakan memang terjadi recovery apa tidak, atau mungkin sebaliknya, kebijakan yang diambil malah merugikan.
Indra turut memastikan, tak ada kebohongan atau pun manipulasi dari data yang dikeluarkan Komnas Kajiskan. Semua data yang diperoleh merupakan hasil pengkajian stock assessment melalui prosedur dan tahapan yang ilmiah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS Pusat Adi Lukmasono  menyatakan kecewa ketika data yang dikeluarkan BPS sebagai badan penghasil data utama mendapat indikasi tidak percaya dari publik.
Menurut Indra, hal tersebut dapat merusak kredibilitas BPS sebagai lembaga independen di mata masyarakat.
Dalam Undang-Undang BPS, katanya, ada forum masyarakat statistik yang terdri atas  pakar-pakar perguruan tinggi, paktisi, dan sebagainya. Mereka ini yang selalu mengawasi kualitas data BPS. Ketika ada indikasi ketidakpercayaan dari publik terhadap  data  itu, maka BPS akan memanggil forum masyarakat statistik untuk menjelaskan. Jika ada data yang tidak benar akan disampaikan kepada BPS.
“Kami tidak akan merilis data tanpa melalui metodologi yang baik dan benar, dan telah dijamin kebenarannya,” tambah Adi.
Menteri Susi mengatakan data yang dirilis terkait capaian dan keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah hasil kajian lembaga seperti Kajiskan dan BPS.
“Susi Pudjiastuti itu Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat negara, tidak boleh bicara tentang data dengan dasar katanya. Kalau data itu belum ter-publish, saya tidak berani sebut,” ungkap Menteri Susi.
Menurut Susi, KKP sebagai badan pemerintah terus mengupayakan perbaikan di dunia perikanan dan kelautan, baik di bidang perikanan tangkap, budi daya, penelitian, pengelolaan, peningkatan daya saing, maupun pengawasan. Salah satu caranya dengan terus melakukan pengkajian isu-isu untuk pengumpulan data yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan visi KKP untuk menjamin perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
Zulficar menambahkan KKP akan terus melakukan estimasi parameter, aplikasi model kajian, analisis kapasitas penangkapan, analisis risiko efek penangkapan, thematic mapping dengan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan peneliti KKP.
Stock assessment ini adalah satu model untuk pengelolaan berbasis wilayah yaitu stok dari fisheries. Dalam prosesnya  pihaknya  melakukan banyak pendekatan. Dalam input-nya, survei menggunakan kapal riset, kemudian ada observer juga yang kita bekerja bersama-sama kemudian ada pencacahan data di pas pendaratan ikan.
"Kita juga menggunakan data satelit dan data hydro acoustic, hasilnya inilah yang merupakan suatu hasil data yang dilakukan di lingkup BRSDM,” jelas Zulficar.
Selanjutnya, data tersebut dipresentasikan dan didiskusikan dengan Komnas Kajiskan. Komnas Kajiskan kemudian akan mereviu dan mengeluarkan rekomendasi terkait jumlah dan status stok ikan berkelanjutan yang ada di Indonesia.
Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menyebutkan berdasar pada hasil kajian Komnas Kajiskan, MSY Indonesia  terus mengalami kenaikan dari 7,3 juta ton pada 2015, menjadi 9,93 juta ton pada 2016, dan 12,541 juta ton pada 2017. MSY di 9 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga mengalami peningkatan, namun dua di antaranya mengalami penurunan.
Penurunan terjadi akibat masih maraknya praktik illegal fishing dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Menurut Sjarief, data tersebutlah yang kemudian menjadi rujukan dalam tata kelola perikanan Indonesia, termasuk bagaimana manajemen WPP, alokasi kapal, alokasi alat tangkap, dan sebagainya.
“Kajian ini dapat dipertanggungjawabkan, angka ini merupakan salah satu dampak kebijakan pemerintah saat ini yang telah mengusir ribuan kapal asing dan melarang kapal eks-asing untuk melaut,” pungkas Sjarief.  

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR