JAKARTA (Lampost.co)--Pilot dan karyawan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) mengancam akan melakukan mogok kerja pada Juni 2018 karena semakin merosotnya kinerja maskapai pelat merah tersebut.
Ketua Umum Serikat Karya Garuda Indonesia, Ahmad Irfan Nasution mengungkapkan permasalahan Garuda terletak pada manajemen perusahaan, kondisi keuangan, nilai saham hingga pembengkakan jumlah direksi.

"Ada masalah besar di dalamnya, jika tidak diperhatikan kami akan melakukan mogok. Semua karyawan akan mogok kerja termasuk pilot dan kru pesawat," tegasnya dalam sebuah jumpa pers di Pulau Dua Restaurant di Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Pertama, perubahan sistem penjadwalan kru yang diimplementasikan pada November lalu, kata Irfan, justru menyebabkan sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan. Puncaknya terjadi pada Desember 2017 dan berlanjut hingga beberapa waktu lalu.
"Ini masih terus terjadi hingga saat ini. Penanggung jawab dalam hal ini adalah Direktur Marketing dan Teknologi Informasi (IT)," ujarnya.



Selanjutnya, pendapatan usaha penjualan tiket penumpang tidak mampu mengimbangi beban usaha. Irfan menyebutkan penurunan rata-rata harga jual tiket penumpang dari 6,93 sen dolar AS pada 2016 menjadi sebesar 6,71 sen dolar AS di 2017.
Di samping itu, saham Garuda Indonesia dengan kode GIAA terus merosot dari harga IPO sebesar Rp750 per lembar saham 2011 lalu menjadi Rp292 per lembar saham pada April 2018.
"Karena ketidakmampuan Direktur Marketing dan Teknologi Informasi (IT) dalam membuat strategi penjualan produk," tambahnya.
Terakhir, jabatan Direktur Kargo tidak dibutuhkan karena Garuda Indonesia tidak memiliki pesawat khusus kargo. Sebelumnya, unit kargo hanya dipimpin oleh pejabat setingkat vice president. Di sisi lain peraturan yang dikeluarkan Direktur Personalia bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerja.

"Ngapain ada Direktur Kargo, sejak 2016 kinerja tidak meningkat malah hanya ada peningkatan biaya organisasi," tegas dia.

Oleh karenanya pilot dan karyawan Garuda Indonesia meminta pemerintah, melalui Kementerian BUMN atau pemegang saham, untuk melakukan restrukturisasi terhadap jumlah direksi dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia.

Pergantian direksi harus mengutamakan profesional di bidang penerbangan bukan kepentingan sejumlah pihak. "Besar harapan kami pemerintah/pemegang saham dapat memenuhi permintaan tersebut. Jika tidak maka kami akan mogok," jelas Irfan.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR