BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Untuk menilai kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi, tahun ini Komisi Informasi Provinsi Lampung kembali melakukan kegiatan pemeringkatan badan publik. 
Ketua KI Lampung Dery Hendryan dalam keterangan tertulisnya kepada media mengatakan  terdapat 5 kategori badan publik yang masuk penilaian KI, yaitu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan perguruan tinggi.
"Saat ini, KI telah merampungkan penilaian tahap pertama menyangkut verifikasi self assesment questionnaire (SAQ) yang telah diisi masing-masing badan publik," kata Dery, Rabu (11/10/2017).
Selanjutnya di tahap berikutnya, KI akan melakukan visitasi atas badan publik yang masuk delapan untuk masing-masing kategori yang diurut berdasar pada  abjad, untuk kategori OPD (BPSDM, BKD, Bappeda, Dinas ESDM, Dinkes, Dinas Pariwisata, Dishub dan RSUDAM), kategori instansi vertikal (BPK, BPKP, BPS, Bea Cukai, Kanwil Kemenag, OJK, Polda dan PTA), kategori BUMN/BUMD (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Lampung, KAI, LJU, Pelindo II, PLN dan PTPN 7), kategori pemda kab/kota (Lampung Barat , Lampung Tengah , Lampung Utara , Pesawaran, Tanggamus, Tulangbawang , Tulangbawang Barat dan Way Kanan), terakhir kategori perguruan tinggi (IAIN Metro, IBI Darmajaya, Itera, UIN RI, UTI, UT, UTB dan Polinela) untuk mencocokkan data tersebut secara faktual.
Hasilnya, akan ada peringkat I-V badan publik untuk setiap kategori yang akan mendapatkan Anugerah KI, yaitu achievement tertinggi atas kepatuhan badan publik terhadap implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Rencananya, penganugerahan badan publik terbaik akan diselenggarakan pada akhir November 2017," ungkapnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR