LIWA (Lampost.co) -- Laporan keuangan desa di delapan dari 131 pekon di Lampung Barat ditemukan sejumlah permasalahan akibat belum tertib. Hal ini diketahui berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung terhadap belanja desa di delapan dari 131 pekon di Lambar.

Hal tersebut diakui oleh Inspektur Lampung Barat Edi Yusuf, Jumat (1/6/2018). Edi menjelaskan, adapun permasalahan yang disampaikan oleh pihak BPK sesuai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa di 8 pekon itu antara lain tentang kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan dengan tertib seperti pajak restoran di Pekon Kagungan dan Luas yang telah dipungut dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) tetapi tidak disetorkan secara rutin namun setoran seluruhnya baru dilakukan pada Januari 2018 ke pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).



Kemudian ada kegiatan pengadaan sepeda motor merek Yamaha NMAX senilai Rp26,8 juta di Pekon Batukebayan (Batuketulis) yang diperuntukan bagi operasional peratin. Sementara pekon tersebut telah menerima pinjam pakai sepeda motor merek Honda Mega Pro dari Pemkab hasil pengadaan tahun 2006, sehingga hal itu dinilai sebagai pemborosan.

Lalu terdapat enam pekon yang belum menyusun daftar aset dan inventaris kantor yang dimiliki yaitu Pekon Kagungan, Sukamaju, Buay Nyerupa, Pekon Luas, Batukebayan dan Kotabesi.

Pembayaran biaya perjalanan dinas juga belum mengacu sepenuhnya kepada Perbup nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pekon tahun 2017. Diantaranya pembayaran uang saku dan transportasi Bimtek pelaksana kewenangan desa dan penegasan batas wilayah desa tanggal 23-25 November 2017 di Pekon Luas sebesar Rp6,4 juta yang diterima oleh ketua BUMPekon. Sementara pelatihan yang dimaksud tidak ada kaitanya dengan BUMPekon.

Kemudian pembayaran uang harian di Pekon Balak untuk pelatihan bagi PKK ke Bali yang diterima oleh ketua PKK pada Agustus 2017 selama 4 hari sebesar Rp1,2 juta sementara yang bersangkutan bukan aparat pekon, pemberian uang harian perjalanan dinas pekon Balak juga tidak sesuai dengan tarif perjalanan dinas dalam kota sehingga terdapat kelebihan.

Terkait laporan hasil pemeriksaan dari BPK terhadap keuangan pekon itu, kata Edi Yusuf, pihaknya telah menyampaikan dan meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (PMPP) untuk menindaklanjutinya dengan melakukan pembinaan dan mengembalikan setiap kelebihan. "Laporan hasil pemeriksaan itu sudah diserahkan ke Dinas PMPP untuk segera ditindaklanjuti," kata Edi.

Sementara Kadis PMPP Lambar Nukman, menyatakan segera akan menindaklanjutinya serta meminta agar pekon-pekon terkait memperhatikan dan menyelesaikan hasil temuan itu.

Khusus untuk kegiatan pengadaan sepeda motor Yamaha NMAX di Pekon Batukebayan sebesar Rp26,8 juta, kata dia, hal itu tidak ada masalah. Sebab sepeda motor Mega Pro pengadaan Pemkab akan digunakan untuk operasional bagi aparat pekon lainya sedangkan sepeda motor yang baru akan digunakan untuk operasional peratinya," kata dia.

"Sepanjang pengadaan kendaraan dinas itu telah masuk dalam program APBPekon tahun 2017 maka itu tidak ada masalah. Sepeda motor lama akan digunakan untuk operasional bagi aparat pekon lain sedangkan yang baru akan digunakan peratinya," kata Nukman.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR