BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang bukan hanya persoalan kompetisi antara beberapa peserta pemilu juga merepresentasikan hidupnya demokrasi yang sejuk, aman dan damai. Terciptanya keutuhan bangsa dan negara menjadi sebuah jaminan penting akan hasil dari pemilu serentak 2019.

Peta potensi konflik pemilu serentak ada di beberapa lini dari proses verifikasi data pemilih sampai sengketa hasil pemilu. Yang kemudian falsafahnya melahirkan sebuah pemimpin dari rakyat dan untuk rakyat.



Dari hal tersebut, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas - Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKMF Mahkamah) mengadakan seminar nasional dengan tema 'Pemilu Serentak; Potensi Ledakan Sengketa dan Konflik Pasca Pemilu' yang menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, pejabat negara dari unsur yudikatif yang menunggangi mobil bernopol RI 9 ini dipastikan menjadi keynote speaker pada acara seminar nasional tersebut.

Kemudian pembicara nasional, hadir Prof. Dr. Siti Zuhro dari peneliti politik LIPI akan membedah analisis terkait konstelasi peta konflik di Indonesia. Kemudian dari pandangan yuridis dari akademisi Hukum Tata Negara FH Unila Dr. Budiono. Kemudian ada dua tokoh Daerah penyelenggara yang sudah malang melintang menggelar kepemiluan di Sai Bumi Rua Jurai Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung M. Tio Aliansyah dan divisi pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar.

Ketua Umum UKMF Mahkamah Ebi Haryanto mengatakan bahwa seminar ini merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam menjaga iklim pemilu yang demokratis. "Nanti akan ada pengarahan 16 partai politik daerah dan semua pimpinan lembaga kemahasiswaan di Lampung untuk mencegah potensi konflik pra dan pasca pemilu," ujarnya.

Acara ini akan digelar di Auditorium Prof. Abdul Kadir Muhammad Fakultas Hukum Unila pada Sabtu (13/4/2019) mulai pukul 12.30 WIB.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR