BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Asep Sukohar mengatakan sela ini tindakan dokter dalam menangani pasien terbentur aturan yang ada. Sehingga dengan terpaksa dokter melakukan tindakan tertentu bukan sesuai indikasi medis.

"Dokter adalah garda terdepan dengan berbagai aturan yang ada, dokter ini kerja di rumah sakit. Saya mendapat informasi, jadi pada kasus kasus tertentu itu jika menggunakan biaya BPJS maka akan merugikan rumah sakit. Akhirnya terbentur dengan dokter, seharusnya dokter itu kalau menangani pasien ya harus dilakukan sesuai standar. Ini ada uangnya segini, silahkan diatur," kata Ketua IDI menanggapi persoalan dugaan penolakan pasien oleh RS Urip Sumoharjo berujung SP1, Selasa (17/7/2018).
Saat dipertegas apakah tindakan dokter diatur oleh paket BPJS, bukan oleh indikasi medis, Asep membenarkan. "Setuju, begitu saya ngomong," kata Asep yang juga menjabat wakil dekan bidang akademik dan kerja sama fakultas kedokteran Unila.
Bahkan Asep mengaku terkait aturan ini semua dokter se-Indonesia mengeluhkan. "Saya ada grup IDI se Indoensia, ya capek. Saya juga tidak enak dengan orang-orang lokal (di Lampung) beberapa kali berbenturan dengan orang BPJS ya capek, akhirnya teman-teman di pusat juga frustasi," kata dia.



Bagaimana tidak, Direksi BPJS Kesehatan membuat peraturan sendiri tanpa dasar hukum. "Pertanyaannya kekuatan hukumnya dimana. Akhir kesimpulannya kita nyari selamat selamat sendiri, intinya yang punya duit bayar yang tidak punya duit ya tinggal tunggu saja aturan itu," kata dia.
Untuk itu, kata Asep, perlu dilakukan kembali duduk bersama mengevaluasi regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi kementerian maupun lembaga. Karena semakin kesini semakin banyak regulasi yang dibuat untuk menyelamatkan instansi dan lembaga masing-masing. "Intinya kita di bawah ini korban, saya tidak berani katakan dokter salah atau BPJS salah. Intinya pemerintah membuat regulasi tidak pas," kata dia.
Korban dari regulasi ini, kata Asep, yang pertama dan utama adalah masyarakat atau pasien itu sendiri. Lalu kedua adalah dokter. "Yang paling rugi adalah pasien, yang dibenturin dengan aturan itu adalah dokter. Untuk itu yang perlu di evaluasi diantaranya Peraturan presiden No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dan UU RI No 24 tahun 2011 tentang BPJS. "Kesini kesininya lagi banyak aturan," kata dia.
Terkait aturan biaya di rumah sakit seharusnya biaya disesuaikan dengan penyakit yang diderita pasien. Namun saat ini yang terjadi adalah paket per kelas. "Sudah ada coding untuk penyakit penyakit tapi nilainya harus dievaluasi termasuk kebijakan kebijakan yang lain. Akhirnya BPJS berusaha supaya tidak rugi bayar, akhirnya memotong regulasi yang ada. Harusnya pembayaran itu berdasarkan tindakan yang dilakukan dokter sesuai indikasi medis tapi ini beda itungannya kapitasi," kata dia.
Dia berharap pemerintah pusat, Presiden Jokowi memperhatikan persoalan ini dan mengevaluasi hal ini, serta duduk bersama dengan pihak terkait. "Duduk bersama presiden, setiap dokter spesialis dilibatkan, ini ribut terus dokter se Indonesia. Harusnya presiden tahu ini, duduk bersama," kata dia. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR