KRUI (Lampost.co) -- Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri mengatakan dirinya tidak mau menandatangi SPT perjalanan dinas Bimbingan teknis enam orang Anggota DPRD Pesisir Barat Periode 2014 - 2019 yang saat ini telah berpindah Partai. Keenam anggota Dewan tersebut kembali mencalonkan diri untuk maju pada pileg 2019 melalui partai yang berbeda. Apalagi saat ini Daftar Calon Tetap (DCT) telah diumumkan oleh KPU.

"Kalau mereka masih bertahan ya silahkan,  kalau saya mau menandatangani SPT dinas perjalanan mereka saya gak berani lagi,  kalau sekretaris dewan selaku pengguna anggaran masih mau mengeluarkan silahkan saya gak bertanggung jawab,  lihat aturannya,  kalau mereka mau berargumen lain silahkan tetapi saya melihat aturan yang ada dan harus ditaati, " kata Piddinuri,  kepada Lampung Post saat dihubungi terkait polemik yang muncul dan mendapat sorotan masyarakat tersebut,  Rabu (26/9/2018).



Seharusnya kata dia,  para pihak menjalankan tugas sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA Tanggal 3 Agustus 2018 bahwa Nyaleg Pindah Partai maka Status, Hak dan Wewenang sebagai Anggota DPRD dicabut alias berakhir.

"Saya sebagai Ketua DPRD akan Patuh terhadap Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tersebut. Maka terhitung sejak ditetapkannya DCT tanggal 20 September 2018, bagi Anggota DPRD yang Nyaleg Pindah Partai. Saya tidak akan Menandatangani SPT nya lagi", kata piddinuri,  yang mengatakan diri sedang di bandar Lampung.

Terpisah Komisioner KPU Pesisir Barat Yulianto,  mengatakan sebelum DCT diumumkan oleh KPU setempat, pihaknya memang telah meminta surat peryataan dari para Caleg yang pindah partai tersebut,  pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD pesisir Barat.  Dan itu telah dipenuhi oleh para caleg itu.  
"sebelum DCT diumumkan, para caleg yang pindah partai,  Ya kami memastikan mereka harus membuat surat pernyataan mundur dari anggota dewan yang diserahkan kepada kami,  untuk maju nyaleg pada pileg 2019," kata Yulianto,  beberapa hari lalu,  saat ditemui di sekretariat KPU setempat.  
Terpisah,  Kabag rapat dan risalah sekretariat dprd pesisir barat,  Ismail mengatakan Sejalan dengan apa yang dikatakan ketua dprd kata dia,  pihaknya  juga saat ini menahan sementara hal hal yang berkaitan dengan keuangan dprd seperti gaji tunjangan sppd,  untuk enam anggota dewan tersebut.  

" kami juga gak mau berlama-lama insyaallah besok kami ke BPKP untuk konsultasi menyangkut keuangan dprd terkait dengan mereka yang diberhentikan atau pindah partai ini, "kata Ismail, kepada lampung post ditemui disekretariat dewan,  rabu (26/9).
Namun demikian kata Ismail,  pihaknya masih berpegang pada peraturan pemerintah ( PP ) nomor 16 tahun 2010 tatib dprd, dan perubahan PP nomor 16 tahun 2010 menjadi PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman tatib dprd, yang Mengatur tentang tata kerja , mengatur pemberhentian pengangkatan anggota dewan.
" pemberhentian ada tiga  penyebabnya,  meninggal dunia , mengundur diri atau diberhentikan.  Diberhentikan partai atau di berhentikan karena nyalon dari partai lain. Kemudian melanggar hukum dan trlah ada putusan tetap (inkrah). melanggar kode etik diberhentikan  oleh badan kehormatan.  Diberhentikan sejak ada surat keputusan gubernur," kata Ismail. 
Agar persoalan itu segera menemukan solusi keputusan yang kuat,  kata dia,  pihaknya sedang mengajukan surat untuk berkonsultasi dengan BPKP,  biro hukum pemprov lampung dan kemendagri. 

"mau kami ada jawaban tertulis jawaban resmi dari mereka sehingga jadi pegangan landasan kami mengambil keputusan, karena  ini menyangkut keuangan," kata Ismail. 


Kata dia,  Enam anggota dewan yang pindah partai dan kembali mencalonkan diri tersebut yaitu,  tersebut yaitu Supardalena dan Juliansyah keduanya merupakan wakil rakyat yang duduk dari partai Golkar. Supardalena berpindah ke partai PKB dan Juliansyah ke partai NasDem. Winda Yuhanis wakil rakyat yang duduk dari partai PDI-P pindah ke partai NasDem, sumiati dari partai PKIP ke partai Nasdem,     Gusti Kadi Artawan dari partai Gerindra ke partai Golkar, dan Holan sudirman (PBB) . 
"kalau Persoalan partai kami gak mau masuk,  itu urusan partai," kata Ismail.

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR