KOTAAGUNG (Lampost.co) -- Badan Anggaran DPRD Tanggamus masih tetap menunggu jika rekomendasi tertulis dari pemerintah provinsi tentang pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) akan keluar, Selasa (19/9/2017). Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan soal rekrutmen TKS di kabupaten setempat.
Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan sekaligus ketua Banggar mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil konsultasi di provinsi. Dirinya mengaku setiap hari secara aktif berkomunikasi dengan pemprov guna mengikuti perjalanan rekomendasi tersebut. Sedangkan menurut hasil konfirmasi kemarin, Senin (18/9) ke sekretariat pemprov bahwa rekomendasi ini sedang berada di meja sekretaris provinsi.
"Sampai kemarin kita konfirmasi ke sekretariat belum juga turun juga," ujarnya.
Heri Agus Setiawan optimis bahwa rekomendasi ini tidak akan lama lagi dikeluarkan. Andaikan belum juga keluar pihaknya akan tetap menggelar rapat penyelarasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Mudah-mudahan hari ini keluar atau paling lambat besok sudah keluar suratnya," kata dia.
Seperti diketahui Badan Anggaran bersama TAPD menunda penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tanggamus 2017. Pasalnya, dalam usulan tersebut tercantum penambahan pembayaran honor bagi 567 TKS. Setelah dilakukan tanya jawab diketahui jika sejumlah TKS tersebut telah menerima honornya sejak Januari hingga Agustus 2017.
Sementara Sekretaris Dewan Suratman mengatakan jika pengesahan APBD Perubahan Tanggamus masih memiliki waktu hingga tanggal 30 September 2017. "Kita juga berharap agar proses APBD Perubahan ini bisa segera berjalan dan cepat disahkan," ungkapnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR