PROFILING politik nasional dan situasi global saat ini benar-benar tidak menguntungkan Indonesia secara ekonomi. Di dalam negeri kontraksi politik masih liar karena patron politik masih sandera-menyandera mengenai koalisi dengan tujuan akhir kaveling posisi wakil presiden dan turunannya. Sudah sangat dimahfumi sejumlah deal politik ialah distribusi posisi dan kekuasaan, dari jabatan menteri sampai dengan posisi ekonomi lainnya dari pusat sampai daerah.

Maju mundurnya situasi disebabkan kalkulasi politik yang masih bias. Jadi, yang dilakukan ialah mengais sisa-sisa suara sekunder untuk saling mengunci. Hanya dua poros yang jelas, yakni jalur PDIP sebagai penguasa petahana, sedangkan jalur lainnya ialah partai penantang, Gerindra.



Ketidakpastian politik tergambar dari makin belum jelasnya hasil akhir dari beberapa pertemuan politik. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan silaturahmi politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, 24 Juli. Sebelumnya, ada pertemuan Presiden Jokowi dengan enam pemimpin parpol besar, 22 Juli, yaitu Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Romahurmuziy (PPP), Surya Paloh (NasDem), dan Oesman Sapta Odang (Hanura).

Kini kekuatan koalisi Gerindra setelah PD mengindikasikan merapat akan menjadi 13% ditambah 7,1%, 8,6%, dan 10,9%. Total suara yang diusung koalisi Prabowo ialah 39,6%. Adapun koalisi PDIP percaya diri dengan kekuatan 60,3%. Mereka terdiri atas PDIP (19,4%), Golkar (16,2%), PKB (8,4%), PPP (7%), NasDem (6,4%), dan Hanura (2,9%).

Menentukan cawapres tetap menjadi kartu truf. Publik menunggu siapa cawapres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Posisi cawapres inilah yang bisa menentukan sikap publik nanti.

 

Efek Global

Secara global Indonesia dihantam tekanan berbagai macam isu. Pelemahan rupiah berlanjut, perang dagang AS-Tiongkok, defisit transaksi berjalan terus berlangsung, utang menumpuk, serta pelarian modal tidak dapat dicegah.

Defisit neraca perdagangan Indonesia sampai semester I 2018 mencapai 1,028 miliar dolar AS. Yang menyedihkan produk-produk pertanian yang seharusnya menjadi unggulan Indonesia malah justru impor. Di sisi lain politik meningkatkan pertahanan dan kebijakan infrastruktur menambah buruk transaksi perdagangan luar negeri.

Pada periode empat bulan pertama tahun ini, ada 18 komoditas menyusun 91% total impor yang mencapai 60,05 miliar dolar AS. Produk agraria Indonesia, yakni bahan pokok beras, ironisnya mencatatkan kenaikan impor tertinggi 19,340%, disusul kenaikan impor senjata 16,390%, kemudian peralatan PLTU 35 ribu mw 5,670%. Semuanya dibandingkan dengan periode sama 2017.

Berdasarkan nilai impor pada periode tersebut, bahan baku penolong menduduki peringkat pertama 35,97 miliar dolar AS. Berikutnya barang modal karena berkaitan dengan politik infrastruktur 9,81 miliar dolar AS, barang konsumsi 5,21 miliar dolar AS, bagian transmisi PLTU 749 juta dolar AS, serta gandum 585,7 juta dolar AS.

Jika produk-produk pertanian dapat mandiri sehingga tidak ada impor dari 18 komoditas tersebut, di antaranya gandum, kedelai, beras, daging sapi beku, bawang putih, pir, dan apel, penghematan devisa mencapai 1,63 miliar dolar AS. Artinya produk agraris Indonesia seharusnya mampu menjadi penyelamat defisit neraca perdagangan.

 

Fokus Konsumsi

Dalam menyikapi stagnasi ekonomi dan tekanan eksternal yang demikian kuat, pemerintah sebaiknya tidak mengejar model politik mercusuar ke luar negeri. Fokus dalam negeri seperti menaruh perhatian pada konsumsi lebih strategis mengingat bahwa kemandirian konsumsi domestik pun masih rapuh.

Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal I hanya mampu ditampilkan 5,06% dan tampaknya tidak bergeser signifikan pada kuartal-kuartal selanjutnya. Penguatan konsumsi domestik ialah perlindungan capaian pertumbuhan yang sudah given. Risikonya jika ditinggalkan ialah lepas, sedangkan yang di angan-angan tidak mampu diperoleh.

Simpan saja model stress test yang menyebutkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 7% asal nilai investasi tumbuh 10%, konsumsi 5%, kenaikan ekspor 3%, dan pertumbuhan impor 2%. Persamaan kuantitatif itu kini bukan lagi model dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Realisasi pertumbuhan investasi pada kuartal I tahun ini menjadi Rp185,3 triliun sebetulnya sudah menyentuh 11,8%. Jika ditarik runtut waktu ke belakang pun, itu menunjukkan tren investasi yang tinggi. Pada 2017, kenaikan investasi menyentuh 13,05%, kemudian 2016 (12,36%), 2015 (17,77%), dan 2014 (16,18%). Namun, terlihat daya dorong investasi dengan pertumbuhan ekonomi tidak terlihat berkorelasi.

Perkembangan kenaikan konsumsi pun berada pada kisaran 5% enam tahun terakhir. Pada 2012 (5,28%), 2013 (5,28%), 2014 (5,14%), 2015 (4,96%), 2016 (5,01%), dan tahun lalu sebesar 4,95%. Kinerja ekspor tahun lalu jika dibandingkan dengan 2016 pun juga tumbuh 16,27% kendati impor juga naik 15,68%.

Dapat disaksikan minimum persyaratan model pertumbuhan ekonomi tersebut dipenuhi, tetapi mimpi mendapatkan pertumbuhan ekonomi 7% bisa menjadi pepesan kosong. Perjalanan keoptimisan ekonomi Indonesia tampaknya masih sangat berat. Barrier ekonomi Tiongkok dan proteksi ekonomi Donald Trump tampaknya efektif menguasai ekonomi global. Fakta itu tidak bisa dibantah kembali.

Jika melihat situasi ekonomi diam di tempat seperti ini, pemerintah tampak sekali hanya berharap kepada ekonomi tradisional yang menumpukan pada konsumsi rakyat. Appetite atau selera makan dari tingkat konsumsi sembilan bahan pokok kelihatan menjadi tumpuan pergerakan (driver) ekonomi yang suka atau tidak suka harus digunakan pemerintah.

Tidak terlalu memalukan mengandalkan ekonomi konsumsi rumah tangga (RT). Penelitian Aslam (2017:221—234) di Sri Lanka serta Karim dkk (2012:63—76) di Malaysia, menunjukkan konsumsi RT sangat perlu sekali dikembangkan kebijakannya agar menjadi penopang ekonomi sebuah negara.

Di Indonesia kontribusi konsumsi RT pun tidak bisa dibilang sederhana. Akumulasi volume ekonominya apabila dikapitalisasi dapat memicu 56,5% PDB. Pada struktur APBN setiap tahun, rata-rata porsi anggaran untuk gaji aparatur sipil negara tidak termasuk gaji anggota TNI-Polri mencapai 24,71%.

Berdasarkan Laporan BPK atas laporan LKPP 2017, dari total realisasi APBN audited Rp1.265,3 triliun, porsi belanja pegawai dalam bentuk gaji, THR, tunjangan, dan insentif sebesar Rp312,7 triliun. Artinya peran konsumsi RT cukup tinggi pada struktur penganggaran Indonesia.

Pada situasi kondisi perekonomian seperti saat ini, menjadi penting pengendalian ketersediaan dan menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok dengan lebih ketat. Memasang sosok Budi Waseso (Buwas) yang dikenal tegas sebagai direktur utama Bulog seharusnya menjadi garansi pengendalian bahan pangan utama.

Buwas akan dapat mengambil momentum mengesankan jika harga-harga dapat diefisiensikan sehingga akan mendorong harga yang lebih murah. Akan lebih baik jika Bulog pun enggan melakukan impor bahan pangan karena sudah dipenuhi dari wilayah Indonesia, apa pun produk agraris yang dibutuhkan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR