KALIANDA (Lampost.co) -- Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum off Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat tidak jelas.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Lampung Selatan pada Jumat (7/12/2018) lalu, di ruangan Staf Ahli Bupati Lamsel.



Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan Thomas Amirico, yang ikut dalam rapat pembahasan MoU kerjasama itu menyatakan tidak tahu persisnya.

"Saya juga tidak tahu, ini kegiatan Bagian Protokol Pemkab Lampung Selatan. Setahu saya mau ada MoU antara Pemkab Lamsel dengan Pemkot Bandung. Tapi, kerja sama dibidang apanya saya juga tidak tahu. Yang jelas mereka (Bagian Protokol Pemkab Lamsel) dan sebagian para OPD akan berangkat ke Bandung. Rencana kegiatanya di Bandung pada Jumat - Sabtu (21-22/12/2018) mendatang," ujar dia, ketika ditemui usai rapat pembahasan tersebut.

Hal senada dikatakan Kabag Perlengkapan Setkab Lampung Selatan Delfarizi. Menurut dia, hal ini kegiatan Bagian Protokol Setkab Lamsel. Namun, seperti apa kerja sama yang dilakukan antara Pemkab setempat dan Pemkot Bandung tidak jelas.

"Saya juga ngak tahu, kerjasama bagaimana antara Pemkab Lampung Selatan dengan Pemkota Bandung," katanya, Minggu (9/12/2018).

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Protokol Setkab Lampung Selatan Setiawansyah, mengatakan kerja sama antara Pemkab Lamsel dengan Pemkot Bandung merupakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bukan kegiatan Bagian Protokol. "Bagian Protokol Setkab Lampung Selatan hanya mengatur dimana penandatangan saja," katanya,

Dilain pihak, Kepala Bappeda Lampung Selatan Wahidin Amin, ketika dihubungi via ponselnya menjelaskan kerja sama antara Pemkab Lamsel dengan Pemkot Bandung merupakan kegiatan Pemkab setempat, bukan kegiatan Bappeda. Artinya, kegiatan bersama atau e-goverment. Jadi, hampir OPD ada kerja samanya dengan Pemkot Bandung misalnya Bappeda kerjasama terkiat Sistem Akuntansibilitas Kinerja Instansi  Pemerintah (SAKIP).

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR