PRINGSEWU (Lampost.co)--Musenbang Kecamatan Banyumas yang digelar di aula kecamatan, sempat terjadi ketegangan, bakan musrenbang sempat diskor sekitar satu jam. 

Meskipun demikian, musrenbang yang dihadiri jajaran eselon II Pemkab Pringsewu akhirnya berjalan lancar. Tetapi memasuki pemaaran masing-masing OPD tepatnya PUPR, para kepala pekon mulai mempertanyakan usulan program yang sempat disampaikan pada 2018. Pemaparan program PUPR di Banyumas dalam musrenbang ternyata membuat sebagian besar kepala pekon protes. 



Ketua Apdesi Kecamatan Banyumas Joko Supriyanto yang juga kepala Pekon Nusawungu, menjelaskan berdasarkan musrenbang 2018, dan musrenbang kabupaten, masing-masing pekon ada skala prioritas.

Bahkan, kata Joko, musrenbang ini dinilai para kepala hanya sememonial. Karena yang menjadi prioritas 2019, dari 11 pekon terdapat enam pekon yang tidak dapat sama sekali yaitu Pekon Way Krui, Sriwungu, Sinarmulya, Banyuwangi, Banyuurip, dan Banjarejo.

Joko menambahkan para kepala pekon juga mengaku heran kenaapa ada empat pekon yang mendapatkan kegiatan (proyek) cukup banyak seperti Pekon Banyumas empat titik, Sukamulya empat titik, yang lainnya hanya dapat satu proyek.

Bahkan, Pekon Waya Krui sudah tiga tahun tidak dapat kegiatan mulai 2017, 2018, dan 2019. Lalu, Pekon Sriwungu dan Sinarmulya dua tahun juga tidak dapat. 

Menurutnya, para kepala pekon merasa penyusunan anggaran/kegiatan terjadi rasa ketidakadilan, sehingga terjadi kecemburuan, padahal hasil musren 2018 masuk prioritas. 

Sementara Camat Banyumas Moudy Ary Nazola menyatakan kejadian ini dinilainya sebagai akumulasi karena sudah beberapa tahun pekon mengajukan usulan tidak pernah dapat. "Kami merasa dibeda-bedakan. Sebab, ada usulan yang dari 2014 untuk megajukan perbaikan jalan kabupaten sampai 2018 tidak direalisasikan," ujarnya.

Ia menambahkan seluruh kepala pekon sudah sepakat menerima apa yang sudah disusun pemerintah. Namun, kepala pekon bersama camat sepakat menampung program prioritas pada 2020 untuk direalisasikan. Pekon yang tidak dapat sepakat diajukan pada perubahan, tetapi tidak bisa dipastikan karena keterbatasan anggaran seperti usulan Pekon Way Krui. 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR