BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kantor wilayah Lampung mendorong adanya kesadaran dari Warga Negara Asing (WNA) untuk berpindah status kewarganegaraan setelah menetap dalam waktu lama dan memiliki hubungan pernikahan dengan warga negara Indonesia (WNI) sebagai upaya perlindungan.

Upaya tersebut dimulai dengan sosialisasi layanan kewarganegaraan mengenai Peraturan Menkumham (Permen) Nomor 36 tahun 2016 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi WNI dan Permen Nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan secara elektronik di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (7/12/2017).



Kepala Kemenkumham Kanwil Lampung, Bambang Haryono menjelaskan kewarganegaraan sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Namun, disamping terdapat pula UU lainnya yang mengatur secara khusus tentang kewarganegaraan. 

"Banyak permasalahan kewarganegaraan di negara ini termasuk di Lampung. Seperti di Krui, Pesisir Barat itu banyak WNI menikah dengan WNA untuk membangun usaha perhotelan atau lainnya yang manajemennya atas nama WNI yang sudah menjadi istrinya," kata Bambang.

Melihat persoalan itu, lanjutnya, sosialisasi itu ditujukan kepada WNA untuk mendorong dinaturalisasi menjadi WNI. Sebab, ketika pernikahan itu tidak sah secara kenegaraan maka warga WNI dan keturunannya hasil hubungan dari WNA tersebut akan menjadi korban.

"Kerugian lainnya misalnya kalau itu terus terjadi keuntungan rupiah yang berputar akan lari kepada WNA. Namun, jika WNA itu menetap di Indonesia dan ternaturalisasi, maka tidak uang itu akan berputar di dalam daerah dan berpengaruh positif pada kurs rupiah kita," ujarnya.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR