Jakarta (Lampost.co) -- Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan enam pengemudi taksi online yang mengajukan uji materiil Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Cucu Mulyana, meminta pengemudi taksi online tak jemawa.

"Bagi yang merasa dimenangkan, di lapangan merasa seolah bebas untuk melakukan sesuai putusan MA, padahal tidak demikian," kata Cucu di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2017.



Menurutnya, putusan MA tak serta merta menggugurkan Permenhub 26 Tahun 2017. Ada waktu 90 hari saat putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

"Sampai 1 November PM (Peraturan Menteri) 26 masih berlaku. Dinas Perhubungan, pemda, aplikator, dan semua pelaku di lapangan masih mengacu pada MP 26 sampai 90 hari ke depan," kata Cucu.

Putusan MA terkait Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 diterima Kemenhub pada 1 Agustus, walaupun ketuk palu sudah dilakukan pada 20 Juni. Dengan demikian, kebijakan itu berlaku 1 November atau tiga bulan setelah putusan diterima.

Ia berharap komunitas taksi online memahami hal tersebut. Provider penyedia jasa taksi online diharapkan bisa memberikan informasi tepat kepada pengemudi taksi online.

Sambil menunggu waktu 90 hari habis, Kemenhub menyiapkan apa yang perlu diubah dari Permenhub itu dengan mengundang kembali para ahli.

"Kami akan mendatangkan ahli hukum, masyarakat transportasi, dan pihak terkait taksi konvensional serta provider taksi online. Jadi, tidak ada keresahan lagi," ujar Cucu.

MA membatalkan 14 pasal yang ada di Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. Sebagian pasal yang dibatalkan menguntungkan pengemudi taksi online. Para pengemudi tak perlu lagi melaksanakan uji KIR atau memiliki badan hukum untuk bisa beroperasi. Tarif batas atas dan batas bawah juga raib dengan adanya putusan itu.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR