Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan 9 poin revisi dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 tahun 2017 tentang angkutan sewa khusus. Kementerian berharap revisi tidak kembali digugat. 

"Peraturan yang revisi ini berharap tidak ada gugatan," kata Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat kepada MTVN, Selasa 24 Oktober 2017.

Hindro menuturkan, 9 poin revisi tersebut sudah melalui diskusi yang panjang. Di antaranya melibatkan dua pihak angkutan berbasis aplikasi dan angkutan konvensional. 

Ia sadar, aturan yang direvisi ini belum memuaskan semua pihak. Namun, aturan ini merupakan langkah terbaik dan jalan tengah demi mengakomodasi keberlangsungan angkutan berbasis aplikasi dan angkutan konvensional. 

Kementerian tak khawatir, aturan revisi ini kembali digugat. "Kalau antisipasinya kita berusaha sebaik-baiknya membuat Permen," tutur dia. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan 9 poin revisi dalam Permenhub Nomor 26 tahun 2016. Revisi dilakukan setelah Mahkamah Agung membatalkan 14 pasal didalamnya. 

Sembilan poin itu yakni, pertama mengenai argometer taksi. Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau ada aplikasi berbasis teknologi. Pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi dengan bukti dokumen elektrik.

Kedua mengenai tarif. Penetapan tarif angkutan sewa khusus (taksi daring) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi dengan berpedoman pada tarif atas dan bawah. Selain itu, tarif batas dan tarif batas bawah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Poin ketiga mengenai wilayah operasi. Pelayanan angkutan sewa khusus atau taksi daring beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan. Wilayah operasi taksi daring ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Poin keempat mengenai kuota atau perencanaan kebutuhan. Kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Poin kelima mengenai persyaratan minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan, dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

Poin keenam mengenai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Peraturan mewajibkan memiliki kendaraan yang dibuktikan dari BPKB atau STNK atas nama badan hukum atau atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.

Poin ketujuh mengenai domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Taksi daring menggunakan TNKB sesuai wilayah operasi yang ditetapkan.

Poin kedelapan mengenai Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Adapun persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor.

Poin kesembilan mengenai peran aplikator. Perusahaan aplikasi di bidang transportasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang meliputi memberikan layanan akses aplikasi kepada perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR