BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) RI mengungkapkan adanya 24 Modus penyimpangan dalam penyelenggaraan dana desa (DD) yang secara umum terbagi menjadi empat tahapan mulai perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.

Kepala Birokrasi Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian DPDTT, Undang Mugopal menjelaskan dalam pelaksanaan dana desa dalam empat tahun terakhir terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terus ditemukan yang secara umum ada disetiap tahapannya.



"Ditahap perencanaan terdapat empat modus, seperti musyawarah perencanaan yang hanya formalitas, pembuatan anggaran desa tidak sepenuhnya mengacu pada permendes tentang penggunaan DD, pembuatan RAB tidak proporsional, dan pembangunan tidak dilakukan survey lapangan," kata Undang dalam workshop di Hotel Emersia, Kamis (22/3/2018).

Saat pencairan, lanjut Undang, ada tujuh penyimpangan dari pencairan yang tidak dilengkapi dengan surat permintaan pembayaran, tidak dilengkapi dengan bukti transaksi, pelaksana teknik pengelolaan keuangan desa tidak diverifikasi, dan besarnya pencairan hanya berdasar perkiraan kepala desa.

"Kemudian, ternyata banyak pula dana yang dicairkan disimpan kepala desa, lalu tidak disalurkan dan disimpan dalam jumlah melebihi batas yang ditentukan dalam waktu yang lama, serta dana yang tidak disimpan dalam brangkas," ujarnya.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan ditemukan pula lima modus berupa penunjukkan pelaksana kegiatan yang hanya formalitas, tenaga pendamping tidak maksimal, kegiatan tidak sesuai dengan APBDes dan tidak ada perubahan APBDes, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai RAB, dan kegiatan dilaksanakan melewati tahun anggaran.

Temuan terbanyak terjadi saat LPJ yakni  delapan temuan, seperti laporan melebihi batas waktu, dokumen pendukung dilaporkan tidak sesuai waktu, rekayasa bukti pendukung transaksi dengan nilai fiktif, stempel palsu pada bukti transaksi fiktif, dan tanda tangan penerima dana yang palsu.

"Pelaksanaan kegiatan dalam dokumen LPJ pada penerima dana tidak sesuai jumlahnya dari kuitansi, pekerjaan yang dilakukan pemerintah daerah diklaim pekerjaan desa, dan LPJ yang dibuat berbeda hasilnya dengan di lapangan," urainya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR