MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 pada 27 Juni besok. Semua pihak harus menghormati putusan MK yang dipimpin sembilan wakil tuhan, hakim konstitusi yang telah disumpah.

Proses panjang telah dilalui. MK telah mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon, dan pihak terkait secara seimbang. Tahapan pembuktian dalam persidangan juga telah dilakukan secara konstitusional.



Bahkan, publik turut menyaksikan seluruh rangkaian persidangan yang dilakukan secara terbuka. Peradilan yang transparan di MK bisa disaksikan siapa pun tanpa ada hal yang harus ditutup-tutupi. Tiada lagi sekat dan jarak, tidak perlu pula harus bersusah payah hadir langsung di ruang sidang MK. Karena persidangan MK ditayangkan secara langsung oleh berbagai televisi.

Walaupun rapat permusyawaratan hakim berlangsung tertutup. Publik tetap berkeyakinan bahwa mereka bersungguh-sungguh mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan yang mengemuka di tahap pembuktian.

Karena itu, berilah kesempatan seluas-luasnya kepada MK untuk menyelesaikan tugas konstitusionalnya dan berharap pula semua pihak menerima apa pun putusan nanti. Apa pun yang diputuskan MK niscaya menambah legitimasi presiden terpilih.

Apresiasi pula diberikan kepada para pihak yang berperkara. Betapa tidak, langkah konstitusional yang ditempuh dalam perjalanannya berlangsung aman dan tertib. Ini menjadi bukti nyata bangsa Indonesia telah matang dan dewasa dalam berdemokrasi.

Para pihak juga menegaskan akan menerima dan menghormati apa pun putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Komitmen ini tentunya diharapkan bukan hanya sebatas penyedap telinga. Lalu di panggung belakang justru tersembunyi memberi restu pendukung untuk aksi.

Cukup sudah peristiwa kerusuhan 21—22 Mei. Rakyat menjadi korban. Jangan sampai terjadi mobilisasi massa yang sangat rentan disusupi pihak tidak bertanggung jawab. Saat unjuk rasa dengan massa besar, kerap ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memecah belah persatuan bangsa dan mengambil keuntungan sepihak.

Polri sudah mengambil sikap tegas untuk melarang unjuk rasa yang digelar di MK saat sidang pembacaan putusan. Polisi juga mengantisipasi dengan memperketat pengawasan di berbagai titik untuk mencegah adanya pengerahan massa ke Jakarta.

Namun, masih saja ada keinginan untuk berunjuk rasa di depan Gedung MK. Alasan sebagian massa adalah memberikan dukungan moral dan memastikan hakim MK tidak berada dalam tekanan. Namun, lebih bijak dan damai jika dukungan moral itu cukup disampaikan dalam doa dan memercayakan sepenuhnya pada hakim konstitusi.   

Publik bisa saja berdebat tentang sengketa pilpres, tapi setelah MK menyampaikan keputusannya, maka tiap-tiap pihak wajib patuh. Putusan akhir, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan harapan masing-masing, harus diterima dengan lapang dada dan diapresiasi setinggi-tingginya. Hanya itulah cerminan sikap konstitusional sejati. Sejatinya putusan MK adalah kemenangan bersama karena kita hidup di negara konstitusi.

Menang dan kalah selalu menghiasi kompetisi, termasuk dalam politik. Semua kontestan, para tim kampanye, pendukung, dan para sukarelawan diharapkan memiliki mental juara sekaligus siap menerima kekalahan. Jangan hanya siap menang, tapi menolak berdamai dengan kekalahan.

Putusan MK pada 27 Juni mendatang adalah garis finis dari kompetisi pemilu yang sudah kita lalu. Pasangan capres-cawapres, tim kampanye, hingga pendukung harus segera mengakhiri perdebatan dan perselisihan. Kita mulai babak awal untuk merajut persatuan dalam membangun bangsa. 

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR