BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Satu dari dua terdakwa kasus korupsi Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasa Ruas Jalan KI Agus Anang hingga ruas Jalan Soekarno-Hatta atas nama tersakwa Selamet Riadi dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 18 Bulan.

Selain pidana penjara selama 18 bulan Jaksa Elis Mustika juga menuntut terdakwa membayar pidana denda Rp50 juta, subsider 6 bulan Kuruangan.



Pertimbangan JPU menuntut rendah terdakwa lantaran terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp811 juta. Menurit Jaksa, terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara saat penyidikan kasus itu berlangsung.

"Terdakwa dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa bermula saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, menggelontorkan dana sebesar Rp5,1 miliar dari APBD Bandar Lampung tahun 2014 untuk peningkatan dan pelebaran jalan. Pads pengerjaan proyek tersebut Dinas PU Bandar Lampung, menunjuk Welson (tersangka lain) sebagai PPK.

Lalu lelang pekerjaan kemudian dibuka dengan metode evaluasi sistem gugur. "Ada 10 perusahaan saat lelang untuk pengejaran proyek itu dibuka salah satunya yakni PT. Satria Sukarso Wawai yang dimiliki oleh Selamat Riyadi sebagai direkturnya," kata Jaksa.

Proyek peningkatan dan pelebaran jalan kemudian dikerjakan dengan jangka waktu pengerjaan selama 170 hari. Adapun beberapa item yang dikerjakan yakni, pekerjaan persiapan dan pelaporan, pekerjaan bongkaran, pekerjaan tanah dan pekerjaan pasang dan jalan.

Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala dimana pembebasan lahan belum selesai hingga 19 November 2017 lalu. Selamet kemudian meminta pengukuran ulang kepada Welson. Ada beberapa item yang kemudian dikurangi seperti salah satunya pengerjaan pengerasan jalan dimana semula lebar 8 meter menjadi 7,2 meter.

“Dari hasil estimasi nilai total kontrak yang masih terdapat kelebihan itu akan dipindahkan pekerjaannya ke jalan Ki Agus Anang- jalan Soekarno Hatta yang memang memerlukan,” jelas JPU.

Tetapi rupanya hal itu tidak dilakukan, berdasarkan ahli teknik dari Politeknik Negeri Bandung rupanya ada kekurangan volume pada fisik pengerjaan yang tidak sesuai kontrak sehingga menimbulkan kerugian. Berdasarkan audit BPKP Lampung nomor LAPKKN 501/PW08/5/2017 tertanggal 12 Desember 2017 terdapat kerugian sebesar Rp811 juta.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR