BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Sebanyak 126 Kelurahan di Kota Bandar Lampung akan mengelola anggaran yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat melalui program dana kelurahan tahun 2019 ini. 

Untuk mengelola anggaran itu, aparat kelurahan berdasarkan aturan dan arahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung harus menunjuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana kegiatan dan memiliki badan hukum yang jelas. 
Saat ditanyai mengenai aturan dimaksud, beberapa lurah yang telah dikonfirmasi oleh Lampost.co menyatakan kesiapannya dalam mengelola anggaran dana kelurahan tahun 2019 tersebut.  



“Semuanya masih proses dan kita pun belum memastikan akan berkoordinasi dengan Pokmas mana, yang pasti ngikut sesuai aturan aja. Kemungkinan kita ke Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebab setahu saya baru itu yang sudah berbadan hukum,” ujar Rahmat, Lurah Campang Jaya, Jumat (15/3/2019).  

Dirinya menjelaskan, untuk Kelurahan Campang Jaya berdasarkan RKA yang telah disampaikan ke Pemkot setempat mengusulkan untuk beberapa kegiatan fisik diantaranya yaitu pembangunan drainase, paving blok.  

“Untuk di tahap pertama pencairan dana kelurahan itu difokuskan untuk pembangunan fisik dahulu,  lalu untuk program pemberdayaan masyarakat nanti pencairan dana tahap kedua,” jelasnya.  

Tidak jauh berbeda,  Supriyadi Lurah Panjang Utara menyebut dana kelurahan tahap pertama ini nanti pihaknya telah mengusulkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur diantaranya, pembangunan gorong-gorong, pafling blok, rabat beton dan flat backer atau tutup siring. 

“Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat ada pembinaan karang taruna, pembinaan masalah kesehatan, peningkatan usaha keluarga UP2K bentuknya pelatihan,” kata dia. 

Dirinya menjelaskan,  bahwa di tahap pertama pencairan dana kelurahan itu seluruh kegiatan baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat akan dikerjakan. “Misalnya seperti pembangunan pafling blok itu ada beberapa titik mungkin kita kerjakan 5 titik dahulu sampai selesai,  baru sisanya dipencairan tahap kedua,” jelasnya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bandar Lampung Suhendar Zuber, melalui Kepala Sesi (Kasi) Hubungan Antar Lembaga dan Ormas, Joko Irawan, mengatakan bahwa dalam beberapa waktu ini telah banyak Pokmas berkoordinasi dengan Kesbangpol setempat mengenai aturan dan tatacara pembuatan badan hukum.  

Hal itu menindak lanjuti aturan mengatakan bahwa dalam pelaksana kegiatan haruslah pokmas yang memiliki badan hukum.  Maka dari itu beberapa pokmas telah konsultasi terkait tatacara tentang anggaran dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).  

“Beberpa Pokmas belum lama ini dari koordinasi dengan Kesbangpol, mereka minta tatacara membuat sebuah anggaran dasar atau Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT),” ujar Joko, Jumat (15/3/2019).  
 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR