JAKARTA (Lampost.co)-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik kasus korupsi yang melibatkan Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap (PHH). Dalam proses hukum yang berlangsung, KPK mendapati ada upaya menghilangkan barang bukti oleh keluarga tersangka. 
"Kami juga mendapatkan informasi ada upaya pihak keluarga tersangka (istri) untuk membuang barang bukti ke sungai terdekat dari atas sebuah jembatan di Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, (21/7/2018). 
Siang tadi, kata Febri, KPK menggeledah rumah Pangonal di kawasan Medan. Penggeledahan dilakukan usai penyidik mendapati informasi Pangonal memiliki sebuah rumah di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Dena.
Dengan begitu, total ada delapan lokasi yang telah digeledah KPK. Sebelum rumah Pangonal di Binjai, KPK telah menggeledah kantor bupati, rumah dinas bupati, Kantor PT Binivan Konstruksi Abadi, Kantor Dinas PU, Kantor BPKAD, rumah tersangka Umar Ritonga (orang dekat Pangonal), dan Effendy Sahputra (pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi). Lembaga antirasuah juga mendapati bungker di salah satu rumah tersangka. 
Dari lokasi penggeledahan tersebut disita dokumen terkait proyek, anggaran dan pencairan proyek, CCTV, dan peralatan komunikasi, jelas Febri.
KPK menetapkan Pangonal, Umar Ritonga, dan Effendy Syahputra sebagai tersangka suap sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu. Panganol diduga telah menerima suap dari Effendy berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2018.
Atas perbuatannya, Effendy selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan, Pangonal dan Umar (UMR) sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR