LIWA (Lampost.co) -- Guna mewujudkan tuntutan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabilitas, Pemkab Lampung Barat segera menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) agar sesuai standar biaya.

Untuk mensukseskan rencana itu, Pemkab setempat melalui Bappeda, Senin (10/9/2018), menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan pemateri dari UGM antara lain Awaluddin, Rusman R Manik, Sekar Dewinda Santi, Anggraeni Ratna Sari. 



Sementara peserta yang dihadirkan dalam kegiatan itu adalah seluruh kasubbag perencanaan dari 29 OPD Pemkab Lambar.

Kepala Bappeda Lambar Okmal, mengatakan penyusunan ASB itu diperlukan tujuanya adalah untuk meningkatkan efesien dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui adanya ASB itu maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, juga untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang dapat mengakibatkan inefisiensi anggaran.

"Penyusunan ASB ini penting karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis,  antara kegiatan program maupun antar kegiatan SKPD. Hal ini disebabkan antara lain tidak jelasnya defenisi kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu kegiatan, perbedaan kebutuhan sumber daya, beragamnya perlakuan objek/rincian atau objek/tim belanja," ujarnya.

Selain alasan itu, kata dia, penyusunan ASB juga dilaksanakan sesuai aturan hukum, dasar dan lain sebagainya. Dimana ASB wajib dilaksanakan karena ASB adalah standar yang dipergunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam satu tahun anggaran.

"Penyusunan ASB Pemkab Lambar, akan disusun dalam bentuk peraturan bupati dan dalam bentuk aplikasi. Pelaksanaan penyusunan ASB Lambar berdasarkan kesepakatan dengan Komisi Pemberantas korupsi (KPK) tahun 2018 ini ditargetkan sudah terlaksana," tambahnya

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR