BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Demi terujudnya rasa keadilan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi setiap pekerja di Provinsi Lampung, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Lampung meminta seluruh perusahaan di provinsi ini segera mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal itu disampaikan Sugeng Haryadi, Asdatun Kejati. Menurutnya, saat ini ada sekitar 450 lebih perusahan yang ada di Provinsi Lampung yang telah mengikuti program BPJS atas mediasi dan sosialisasi yang dilakukan pihaknya dengan perusahan tersebut. "Kalau di seluruh Lampung Banyak yang sudah kita sarankan ikut, mereka juga mengikuti aturan sesuai dengan imbauan kami," katanya.
Sugeng mengatakan, BPJS meminta Kejaksaan turut andil dalam membantu menindak tegas perusahan yang membandel. Karena menurut dia, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, setiap badan usaha wajib memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap setiap pegawainya.
" Kami sebagai jaksa pengacara negara siap membantu perusahan BUMB atau BUMD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, termasuk membantu BPJS dalam hal menindak tegas perusahan yang bandel," katanya. 
Kita terus sosialisasi keperusahaan-perusahaan agar segera mendaftarkan badan usahanya serta para pegawainya di penyelenggara jaminan sosial. Karena, UU telah mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan pegawainya di program jaminan sosial. Kalau perusahaan tidak mendaftarkan pegawainya di jaminan sosial, artinya melanggar hukum. Maka kita dorong agar mereka terdaftar di perusahaan jaminan sosial, katanya.
Bagi perusahaan yang tidak mau ikut serta dalam program jaminan sosial, dapat dijerat sanksi pidana. Namun, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Lampung lebih mengedepankan sosialisasi dalam rangka membuka pandangan masing-masing perusahaan.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR