BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung terus mendorong kinerja Sentral Gakkumdu untuk bekerja optimal dalam mengusut tuntas persoalan pelanggaran pemilu. Masyarakat juga dituntut aktif untuk melakukan laporan apabila menemui potensi pelanggaran minimal dengan menyertakan 2 alat bukti.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Lampung, Jaja Subagja mengatakan untuk menindak lanjuti pelanggaran Sentral Gakkumdu memiliki peran aktif. Ia juga menyakini bahwa konstelasi Pilkada akan berjalan kondusif agar menghasilkan pemimpin yang lebih baik.



"Waktu pengkajian ini singkat, maka dalam laporan untuk syarat formil dan syarat materil harus dilengkapi. Yang membuat aduan juga harus jelas minimal ada 2 alat bukti agar bisa menentukan kasus pidana," katanya di Emersia Hotel, Bandar Lampung, Jalan Wolter Monginsidi, Selasa (5/6/2018).

Dia mengatakan di Sentral Gakkumdu harus mengkaji dengan benar untuk menentukan arah laporan apakah masuk kedalam pelanggaran administrasi, pelanggaran etik atau pidana. "KPU dan Panwas juga harus netral. Kalau gak netral apa jadinya Pilkada kita. Jaksa juga harus profesional dan mampu bekerja sama dengan Bawaslu," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR