BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- KEJAKSAAN Negeri Bandar Lampung kurang puas atas vonis yang dikeluarkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhadap tiga terpidana kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Lampung, atas nama Satria Permadi (Kacab Bank Lampung Antasari) Hipni Idris (DPRD Pesawaran) dan Hipni Razak PNS pada Bank Lampung.



Kasi Pidsus Kejari Bandar Lampung Tedi Nopriadi mengatakan pihaknya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan meminta para terdakwa mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan mereka." Ya kami akan kasasi juga terutama soal uang pengganti," kata dia saat ditemui dikantornya Kamis (6/9/2018).

Disinggung apakah alasan kasasi Kejari karena tidak terima atas vonis rendah, Tedi mengatakan bukan karena alasan tersebut. Menurutnya pihak Kejari hanya meminta uang pengganti yang menjadi kewajiban para terdakwa. "Bukan soal vonis hukuman, karena beda penerapan masalah uang pengganti yg jadi kewajiban," katanya.

Tidak mau kalah Hipni Idris anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang terlibat korupsi dana KUR pada Bank Lampung mengajukan kasasi juga.

Melalui Penasehat hukumnya Tahura Malanggalo mengatakan jika klennya btidak bersalah atas perkara tersebut.

Menurut kuasa hukum Hipni ini, keterangan ahli dari ahli pidana dan ahli perbankan sebagai ahli meringankan yang dihadirkan dalam sidang tingkat pertama tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam penilaiannya hal yang dilakukan Hipni Idris bukan tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana perbankan. "Karena ada kesalahan internal. Klien saya tidak bersalah. Bagaimana bisa seorang debitur tetapi dia bisa ikut campur intervensi di dalam bank itu," kata Tahura. 

Lebih jauh Tahura mengatakan tidak ada kerugian negara dalam perkara ini karena bank telah memiliki jaminan berupa aset para debitur.  Meski dana kucuran dari APBD itu tidak bisa dijadikan dasar uang negara. "Karena kan dana yang dikelola bank itu sudah tercampur dari dana masyarakat," jelasnya. 

Untuk itu pihaknya sudah lebih dahulu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pendaftaran kasasi dilakukan pada Rabu (29/8) lalu. Point tersebut menjadi acuan keberatan untuk mendaftarkan kasasi. 

loading...

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR