INDONESIA merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Kondisi ini memberikan potensi bagi negeri kepulauan ini untuk mengembangkan kemaritiman untuk meningkatkan perekonomian.

Kawasan Industri Maritim (KIM) dibangun dengan tujuan agar pembangunan di wilayah Tanggamus yang sebagian besar berupa perairan dan diproyeksikan sebagai basis industri kapal bisa makin maju dan dampaknya dapat berimbas kepada kesejahteraan masyarakat.



Sejak awal dicanangkan, KIM menjadi satu dari 14 skala prioritas pengembangan nasional. Oleh sebab itu, harus ada berbagai upaya yang dikerahkan Pemerintah Pusat dan daerah peningkatan kawasan industri. Masyarakat Lampung, khususnya yang berada di Tanggamus, juga mesti mendukung percepatan pembangunan KIM.

Hingga kini Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait terus memantau kesiapan Lampung dalam mendorong percepatan pembangunan KIM. Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan peletakan batu pertama (groundbreaking) KIM awal 2019 mendatang.

Sebagai tahap awal pengembangan KIM Tanggamus setidaknya akan menggunakan lahan seluas 1.000 hektare. Kebutuhan lahan sebagai tahap awal itu berada di atas tanah milik Pertamina yang merupakan sentra dari pengembangan KIM Tanggamus. Sebanyak 7 dari 8 usulan hak pengelolaan lahan (HPL) dari PT Pertamina ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah dirampungkan. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan, yakni terbitnya hak pengelolaan lahan (HPL) oleh BPN seluas 800 hektare. Oleh karena hal ini masuk proyek strategis nasional, semua pihak wajib mendukung percepatan pembangunan KIM.

Terkait pembebasan lahan, kita harus becermin dan menarik pelajaran dari tarik-menarik antara masyarakat dan pemerintah untuk pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS). Maka, diperlukan kebijakan holistik melibatkan berbagai instansi. Semua harus berpikir untuk kepentingan bersama. Jangan sampai pembebasan lahan menjadi penghambat pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Sementara untuk regulasi, Perda Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Tanggamus sedang dalam tahap penyelesaian. Pemkab Tanggamus harus kebut menyelesaikan draf ini, tapi harus tetap sesuai dengan prosedur operasional standar. Jangan menabrak aturan. Perda ini contohnya harus sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 110/2015.

Dukungan lain mewujudkan KIM adalah sarana infrastruktur. PLN Distribusi Lampung pun menyatakan siap memenuhi kebutuhan listrik operasional KIM di tahap awal sebesar 2.500—3.000 Mw. Kita berharap PLN bisa memenuhi komitmennya.

Pemerintah tidak boleh lupa dengan keberadaan tenaga kerja lokal, karena seperti dijanjikan bahwa dalam operasionalnya KIM dapat menyerap tenaga kerja hingga 103 ribu jiwa. Apalagi kini Tanggamus telah memiliki Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM) dan Sekolah Perkapalan sebagai penyedia tenaga kerja di KIM. Sehingga bisa memberikan dampak bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR