BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Keberadaan TV Kabel di Bandar Lampung sejauh ini tidak ada kontribusi untuk pemerintah daerah. Untuk itu DPRD akan mempelajari regulasinya dan jika berpotensi menambah PAD maka akan dibuatkan perdanya.
Anggota DPRD Bandar Lampung, M Yusuf Erdiansyah Putra, mengatakan pihaknya akan mengundang Diskominfo Bandar Lampung untuk mengetahui seberapa besar PAD dalam pendirian tower jaringan.
Menurut dia, selama ini, PAD mengenai tower jaringan tersebut belum jelas. DPRD akan mempelajari seperti apa PAD tower tersebut. "Kalau memang dibutuhkan perda khusus mengenai TV Kabel, kenapa tidak dibuat aturannya. Apalagi jika ini sangat berpotensi mendapatkan PAD," kata dia.
Dia menegaskan setiap usaha di Kota Bandar Lampung, harus ada kontribusi untuk pembangunan. Harus afa kontribusi untuk meningkatkan PAD.
Menurut dia TV Kabel ini merupakan usaha yang sama saja dengan usaha-usaha lain. "Tapi kenapa belum ada kontribusi PAD nya. Padahal ini sangat berpotensi dalam meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung," kata dia.
Anggota DPRD lainnya, Fandi Tjandra menegaskan banyaknya TV kabel di Bandar Lampung tentunya berdampak dengan banyaknya kabel yang terpasang di jalan, seperti ditiang listrik.
Kesemerautan ini, lanjut dia, tentunya berpotensi membahayakan masyarakat. Untuk itu pihaknya akan mengecek seperti apa izinnya. "Apakah mereka sudah memiliki izin dari PLN untuk menumpang kabel di tiang listrik, kalau memang sudah ada izinnya, berarti ada pendapatan yang masuk ke PLN," kata dia.
Karena menumpang pada fasilitas negara tentunya harus ada kontribusi pula untuk negara. "Kalau tidak berizin harus ditertibkan," kata dia. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR