PUNGUTAN liar (pungli) adalah fenomena lama di Indonesia. Pungli dalam sejarah bisa dirunut jauh sejak zaman penjajahan dulu. Oleh karena itu pungli sudah menjadi bagian dari keseharian dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Pungli terkadang menjadi suatu hal yang dimaklumi, padahal jelas merupakan bentuk penyimpangan hukum.

Di Lampung, pungli dilakukan dalam banyak wujud dan melekat dalam keseharian pelayanan publik kepada masyarakat. Seminggu terakhir kita membaca fenomena pungli di berbagai terminal di Bandar Lampung. Pungli dengan dalih retribusi terminal itu dilakukan di pinggir jalan luar terminal dan dikenakan ke semua kendaraan bus dan truk, meskipun tidak masuk terminal dan tidak menikmati pelayanan terminal.



PENULIS dalam salah satu kolom pernah menulis mengenai fenomena salam tempel yang tidak pernah diperhatikan pemerintah daerah dan dari tahun ke tahun tidak pernah tersentuh. Pada kesempatan ini kita akan mendefinisikan pungli secara jelas dan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungultan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk untuk memberantas pungli.

 

Definisi Pungli

Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Dalam hal ini pungli adalah pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan merupakan penyelewengan kewenangan atau kekuasaan atas kepentingan publik. Dalam konteks tindak pidana, pungli akan berwujud dalam wajah pemerasan, penipuan, dan korupsi dalam berbagai bentuknya.

Ada dua unsur yang harus diperhatikan dalam mendefinisikan pungli. Kedua hal tersebut, yaitu pertama, melihat apakah terdapat dasar hukum yang tepat dalam melakukan pungutan tersebut. Kedua, apakah pemerintah daerah melalui aparatur sipil negara (ASN)-nya mempunyai kewenangan dalam melakukan pungutan tersebut.

Dalam aspek aturan hukum, pungutan di daerah harus didasarkan pada UU Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. UU ini mengklasifikasikan pungutan daerah dalam dua bentuk, yaitu pajak dan retribusi daerah. Dalam dua klasifikasi ini, kita akan membahas khusus mengenai retribusi daerah yang biasanya menjadi alasan dalam pungutan secara liar.

Menurut UU ini, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pengertian ini, retribusi mensyaratkan adanya jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah. Tanpa syarat ini, retribusi tidak bisa dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan tersebut bisa dikategorikan sebagai pungutan liar.

Selain itu, UU Pajak dan Retribusi Daerah mengatur pungutan daerah secara limitatif, yang berarti pungutan atas nama retribusi secara limitatif telah ditentukan UU ini. Dalam hal ini, UU menentukan bahwa klasifikasi retribusi ada tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Jenis retribusi jasa umum, antara lain retribusi pelayanan kesehatan sampai retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis retribusi jasa usaha, antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, sampai retribusi penjualan produksi usaha daerah. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu, antara lain retribusi izin mendirikan bangunan sampai retribusi izin usaha perikanan.

Dari kategori tersebut, pungutan di terminal termasuk dalam retribusi terminal. Dari titik ini kita harus melihat apakah objek retribusi terminal tersebut. UU menentukan bahwa objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, retribusi terminal dapat ditarik jika terminal tersebut memenuhi kriteria pelayanan dan usaha di atas serta dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Jika unsur-unsur ini tidak dipenuhi, pungutan yang diambil dapat diklasifikasikan sebagai pungli. Oleh karena itu pungutan yang dilakukan kepada bus atau truk yang hanya melewati terminal adalah pungli dan harus diberantas.

Ke mana Saber Pungli?

Menjelang akhir 2016, letupan pemberantasan pungli dimulai dengan pembentukan Satgas Saber Pungli yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 87 Tahun 2016. Di daerah, khususnya di Lampung, Perpres tersebut diikuti dengan pembentukan Satgas Saber Pungli baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Namun sebagaimana yang biasa terjadi dengan satgas dan lembaga yang dibentuk demi melayani instruksi pusat, Satgas Saber Pungli di Lampung melempem dan mempunyai kinerja rendah. Hal itu terlihat dari capaian Satgas Saber Pungli dan model pemberantasan pungli yang belum terlihat sama sekali. Padahal gaung genderang perang terhadap pungli sudah terdengar di penjuru negeri.

Tidak adanya model pemberantas pungli terlihat dari sikap Satgas Saber Pungli yang bersikap pasif dan menunggu laporan sebagaimana diberitakan oleh Lampost.co pada 27 April 2018 dengan judul Saber Pungli Minta Dishub Cek Terminal yang Terindikasi Pungli.

Jika ini yang terjadi, model yang dilakukan akan sama seperti model pengawasan internal yang terhalang oleh rasa toleransi dan tidak enak intra dan antarinstansi. Pada akhirnya pungli tidak akan bisa diberantas dan tetap merajalela.

Inilah mengapa pungli di sekitar terminal masih merajalela karena oknum merasa tidak takut akan penangkapan oleh Satgas Saber Pungli. Padahal kegiatan oknum-oknum terlihat jelas bahkan oleh orang awam yang melewati terminal-terminal tersebut.

Satgas Saber Pungli adalah satgas khusus yang seharusnya bergerak cepat dan meninggalkan rutinitas penegakan hukum yang pasif. Untuk melaksanakan percepatan pemberantas pungli, Saber Pungli bisa melakukan operasi tangkap tangan dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Perpres 87 Tahun 2016.

Dalam tataran teknis operasional pemberantasan pungli, Satgas Saber Pungli seharusnya lebih memanfaatkan kewenangan operasi tangkap tangan dalam pemberantasan pungli sehingga akhirnya menimbulkan efek jera dan efek kejut bagi pelaku pungli.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR