KEJAHATAN lingkungan masih dianggap sebagai kriminalitas biasa dan dianggap tidak memiliki dampak besar terhadap publik. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya kasus lingkungan yang naik hinga ke meja hijau.

Beberapa kasus bahkan mandek di tingkat penyidikan dan penyelidikan tanpa ada penjelasan yang transparan. Berbeda dengan kasus korupsi, kejahatan lingkungan sering luput dari perhatian publik karena bisa jadi nilai uang yang dirampas dari negara tidak sefantstis kasus korupsi.



Kasus terbaru adalah perusakan wilayah di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan oleh dua perusahaan yang hendak membuka tambak udang. Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis pelaku, Yang Cih Jung (53), yang merupakan negara Korea ini pidana penjara 13 bulan.

Terdakwa lain adalah Muhammad Ade Hendrik divonis selama 1 tahun penjara. Keduanya juga menjatuhi denda Rp1,5 miliar subsider 4 bulan penjara. Yang Cih merupakan Direktur PT Indomarin Aquaculture Farm, sementara Ade Hendrik adalah komisaris PT Delivery Sinar Sentosa.

Mereka dinilai melanggar Pasal 33 Ayat (3) jo pasal 40 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1).

Meski vonis ini terlalu ringan, perlu sedikit ada apresiasi mengingat jarang sekali pidana terkait lingkungan di Lampung ini naik ke meja hijau dan divonis bersalah oleh hakim. Tentu besar harapan agar daftar kasus-kasus yang lain segera diseret ke pengadilan.

Namun, ada beberapa perkara kejahatan lingkungan yang hingga kini tidak jelas penanganannya. Sebut saja penambangan pasir ilegal di Lampung Timur; pembangunan perumahan di zona merah di Sukadanaham, Tanjungkarang Barat; hingga reklamasi ilegal di Desa Sidodadi dan Desa Gebang, Telukpandan, Pesawaran.

Dua kasus pertama sempat terungkap bahwa penegak hukum telah menetapkan tersangka, tapi kemudian tidak ada informasi tambahan terkait kelanjutan perkara ini. Ada harapan besar agar polisi dan jaksa tidak pernah loyo dalam mengungkap berbagai modus kejahatan lingkungan.

Mantan Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman mengatakan penegakan hukum harus dilakukan lewat upaya luar biasa demi mengamankan alam. Semua institusi hukum harus berpikir keras untuk mengusut setiap perkara lingkungan yang dampaknya sangat besar.

Peran di luar penegak hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat dan para akademisi tentu diharapkan mendorong dan mengkritisi proses hukum agar tidak tebang pilih terhadap mereka yang dengan serakahnya merusak kekayaan alam. Masyarakat sipil juga perlu mengawal agar sanksi hukum memberikan efek jera dan bisa mengembalikan lingkungan yang telah rusak.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR