JAKARTA (Lampost.co) -- Kasus pungli yang terjadi di lingkungan ATR/BPN di Lampung telah menjadi catatan dan perhatian Kementerian ATR/BPN. Penanganan kasus dilakukan secara proporsional.

"Jika yang terjadi betul-betul merupakan moral hazard atau pelanggaran oleh yang bersangkuatan, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," akata Karo Humas Kementerian ATR/BPN, Horison Mocodompis di Jakarta, Selasa (10/9/2018).



Menurut Horison, jika temuan hukum menunjukkan fakta adanya pelanggaran, pihaknya patuh pada hukum. Namun jika dalam penanganan perkara ini  ada hal-hal yang seharusnya tidak menjadi kesalahan yang bersangkutan, institusi akan melakukan advokasi pada yang bersangkutan.

Menurut dia, kasus di Lampung ini, juga kasus-kasus di daerah lain, sedang dicermati  Inspektorat Kementerian ATR/BPN, sebagai mitra pihak lain dalam penegakan hukum seperti Kemenpan.

Bahkan, Inspektorat Kemen ATR/BPN bekerjasama dengan Saber Pungli untuk penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan jajaran ATR/BPN.

Di satu sisi proses hukum atas kasu-kasus ini terus berjalan, sementara di sisi lain terus dilakukan pembenahan agar tidak terjadi celah pelanagaagaran oleh aparat ATR/BPN.

"Jadi, kami sebagai institusi tidak berhenti pada situasi itu. Secara institusi kami melakukan inisiatif untuk meminimalisiasi pelanggaran melalui apa yang kami sebut Zona Integritas," kata Horison.

Upaya-upaya tersebut dilakukan secara institusional, bukan individual. Pihaknya tidak menguggunakan manajemen kebakaran yakni terbakar, siram, melainkan secara sistemik.

Hal ini dalam upaya menciptakan satker/semua aparat ATR/BPN nantinya bebas korupsi, serta birokrasi bersih dalam melakuakn pelayanan.

Menurut Horison, ada 6 area peruabahan yang sedang gencar dilakukan di ATR/BPN saat ini secara ketat, dimulai dari manajemen perubahan, pelayanan, pengawasan, akuntabilitas, hingga pembinaan SDM

Proses ini dikawal terus oleh Inspektorat Kemen ATR/BPN secara aktif, termasuk melakukan komunikasi intensif dengan Kemenpan dan Tim Saber Pungli.

Horison mengingatkan jajaran ATR /BPN dimanapun, termasuk di Lampung, untuk menjalankan imbauan Menteri ATR/BPN agar setiap ASN di ATR/BPN bekerja dengan hati.

Menurut Menteri, ada tiga cara untuk membangun karakter agar ASN di ATR/BPN menjadi lebih baik yakni menjaga reputasi, membangun kepercayaan, dan bekerja dengan hati.

"Pak Menteri mengingatkan pertama jaga reputasi. Jangan lagi institusi ini dikenal sebagai lembaga yang menyusahkan masyarakat dalam pelayanan," kata Horison.

Setelah itu, kepercayaan masyarakat harus dijaga dengan tidak melakukan praktek-praktek penyimpangan. Sedangkan bekerja dengan hati adalah para pegawai harus bekerja dengan memahami kebutuhan masyarakat.

"Internalisasi terhadap tiaga imbauan ini sedang gencar dilakukan. Karena itu kami berharap seluruh aparat dapat melakukannya sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum," tandas Horison.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR