BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah mendukung adanya penghentian sementara, pembangunan jembatan Way Tebu II, di Kabupaten Tanggamus.
Pasalnya, dari informasi yang ia dapat terjadi polemik dugaan Penyerobotan tanah oleh Pemkab setempat.
LBH Bandar Lampung berkaca dari beberapa perkara yang mereka dampingi, misalanya pasar Griya, adanya power dari pemerintah seakan-akan mengabaikan hak-hak warga. Hal tersebut akan menjadi preseden buruk, dan khawatir akan diikuti oleh pemkab/Pemkot hingga Pemprov Lampung.
"Dalam prosesnya pemerintah diberikan kewenangan pada UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tapi Pemerintah tidak boleh latah, sewenang-wenang," ujarnya di kantor LBH Bandar Lampung, Jumat (26/7/2019).
Menurut Kodri, sesuai dengan UU nomor 2  tahun 2012 tentang pengadaan tanah, pihak Pemkab Tanggamus harus memenuhi 4 langkah terlebih dahulu.
Pertama di tahap perencanaan, harus sesuai dengan tata ruang wilayah, keduaa di tahap persiapan, Pemkab dalam penentuan lokasi harus melakukan identifikasi pengusaaan tanah, sosialisasi pemanfaatan tanah hingga musyawarah ganti rugi, sampai ditemukannya kesepakatan.
Ketiga tahap pelaksanaan, nantinya lokasi yang akan dilakukan harus diukur atau dilaksanakan pemetaanya oleh lembaga terkait yakni BPN.
Keempat yakni pelepasan, yaitu adanya perjanjian atau kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran ganti rugi tanah.
"Jika keempat itu enggak dilakukan, tentunya ada dugaan Penyerobotan tanah, nanti jadinya yang lain bisa ikutan," katanya.
Pemkab Tanggamus harus bijak dengan menjalankan semua tahap tersebut, dan mengambil langkah bijak guna kebaikan bersama.
"Jika tidak kunjung dilaksanakan, tentunya harus dihentikan dulu pembangunannnya," kata alumnus FH Unila itu.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR