PRINGSEWU (Lampost.co) -- Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga lembaga, yakni Panwaslu Kabupaten Pringsewu, Kepolisian Resor Tanggamus, dan Kejaksaan Negeri Pringsewu menyimpulkan bahwa status temuan Panwaslu Kabupaten Pringsewu dengan No. 11/TM/PG/Kab/08.12/V/2018 statusnya dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Ketua Panwaslu Pringsewu Azis Amriwan mengatakan saat ini status dari kasus tersebut masuk ke dalam tahap penyidikan paling lama 14 hari dan sedang ditangani oleh pihak Kepolisian. Hal ini merujuk kepada Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI tentang Sentra Gakkumdu Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat. 



"Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang diduga dilanggar oleh Kepala SMA N 1 Pardasuka yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 188 yang berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta, jo. Pasal 71 ayat (1)," katanya dalam pesan tertulisnya, Senin (4/6/2018).

Sebagaimana diketahui, putusan tersebut didasarkan pada hasil kajian Sentra Gakkumdu atas temuan Panwaslu Pringsewu terhadap adanya kegiatan yang mengarahkan pilihan terhadap salah satu Paslon disertai pembagian bahan kampanye yang dilakukan oleh oknum pejabat ASN yang juga Kepala SMA N 1 Pardasuka dihadapan para guru pada 21 Mei lalu.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR