BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kasus AKBP Ferdyan Indra Fahmi yang dituduh melakukan perbuatan zina dengan Ipda Nilawati di sebuah hotel di Bandar Lampung awal tahun 2017 lalu proses hukumnya sudah selesai (inkrach-red). Hasilnya yakni kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Bandar Lampung ke Mahkamah Agung telah ditolak.

Hal ini dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Iyus Suryana. Menurut dia berdasarkan surat Mahkamah Agung Nomor : 8/Panmud.Pidana/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018, kasasi jaksa ditolak. "Ya karena tidak memenuhi syarat, karena ancaman hukumannya dibawah satu tahun, sehingga berkas dari MA dikembalikan," kata dia saat ditemui diruang kerjanya baru-baru ini.



Iyus mengatakan dengan penolakan MA tersebut, menguatkan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan nomor : 89/PID/2017/PT TJK tanggal 16 Oktober 2017 dengan isi putusan bahwa AKBP Ferdyan Indra Fahmi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan. "Sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspaark), memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Keputusan ini sudah tetap, sudah selesai," kata dia.

Saat dikonfimasi, AKBP Ferdyan bersyukur atas putusan tersebut. Dengan hasil ini sudah jelas dan terbukti apa yang dituduhkan selama ini tidak benar."Iya mas alhamdulillah sudah ada keputusan hukum tetap (bebas murni)," kata dia melalui sambungan telepon, Minggu (29/4/2018).

Dihubungi terpisah Kuasa Hukum AKBP Ferdyan yakni Adi Brata mengatakan selama proses hukumnya berjalan, pihak kuasa hukum sangat terbantu oleh kliennya yang merupakan penyidik senior. "Jadi kami merasa sangat terbantu dalam menyiapkan langkah maupun produk hukum yang akan diajukan di persidangan. Hal itu pula yang membuat kami yakin dapat mematahkan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum," kata dia.

Dia menjelaskan dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu (keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat memenuhi unsur Pasal 284 KUHP yang disangkakan.

Bahkan untuk mematahkan dakwaan itu pihaknya menghadirkan Ahli Hukum Pidana Unila yaitu Edi Rifai yang menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP pembuktian setiap unsur yang didakwakan adalah mutlak harus dipenuhi oleh Jaksa bukan secara umum atau berdasarkan rangkaian asumsi, pembuktian seperti itu tidak benar dan jelas tidak ada dalam KUHAP.

Selain itu kuasa hukum juga menghadirkan dokter Galih yang sehari-harinya sebagai dokter spesialis ahli Forensik Unila yang kapasitasnya menjelaskan hasil VER yang diajukan oleh Jaksa. "Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dipertanggjawabkan maka hasil visum tersebut sama sekali tidak ditemukan terjadinya persetubuhan, maka visum menurut ahli ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam perkara," kata dia.

Adi menambahkan bahwa dengan fakta-fakta tersebut seharusnya sejak awal perkara ini sudah harus dihentikan pada tingkat penyidikan karena tidak cukup bukti, “Menurut saya aneh ini apa karena pemberitaan yang menyudutkan klien kami berkali-kali dimedia cetak tertentu itu sehingga prosesnya dipaksakan terus berjalan,” kata dia.

Menurut dia, terungkap pula di persidangan bahwa Ipda Nilawati kabur dari rumahnya akibat adanya tekanan psikis dan ancaman keselamatan yang dilakukan suaminya yaitu Ipda Doni, bila terjadi pertengkaran rumah tangga seringkali mengancam Ipda Nilawati dengan senjata api dinas miliknya dan hal itu bahkan sudah terjadi beberapa tahun terahir.

"Sampai puncaknya pada bulan Januari 2017 terjadi letusan di dalam kamar yang melubangi lantai itulah yang membuat Ipda Nilawati tidak berani lagi berada dirumahnya. Terkait peristiwa tersebut sampai saat ini belum dilaporkan oleh Ipda Nilawati," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR