BURUKNYA administrasi kependudukan masih menjadi persoalan besar di negara ini. Buruk dalam pengaturan, buruk dalam pendataan, buruk dalam pencatatan, buruk pula dalam pemutakhiran data.

Padahal, data kependudukan sangat penting dalam memenuhi hak-hak warga. Kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, salah wujud data kependudukan. KTP-el, berdasar pada UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk.



Sebagai bukti diri penduduk resmi, KTP-el yang berlaku seumur hidup itu berguna mengurus kepentingan berkaitan administrasi pemerintahan, kepentingan pelayanan di instansi pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan, dan pertanahan.

Administrasi negara yang buruk itu menyebabkan belum semua penduduk di Provinsi Lampung memiliki KTP-el, sehingga mereka terancam tidak bisa menyampaikan hak suaranya dalam Pilgub Lampung 27 Juni 2018.

Berbagai cara ditempuh untuk mengejar target penduduk memiliki KTP-el, salah satunya dengan perekaman massal di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (4/5). Tidak hanya di Lampung, secara nasional, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

Berdasar pada laporan dari lokasi GISA sudah ada 8.588 orang yang melakukan perekaman KTP-el selama buka di PKOR Way Halim dengan perincian hari pertama pada Kamis (3/5), jumlah total sebanyak 3.588 orang. Sedangkan hari kedua sekitar 5.000.

Perekaman massal tersebut tentu patut diapresiasi namun apakah langkah itu mampu menyelesaikan target? Sebab, ada sekitar 1,2 juta. Jika hanya mengandalkan perekaman massal di satu tempat, hingga hari pencoblosan jelas masih banyak warga yang belum melakukan perekaman. Khususnya di daerah-daerah.

Harus jujur dikatakan mendata dan mengelola jumlah penduduk yang demikian besar sudah tentu membutuhkan tingkat ketertiban dan keakuratan administrasi kependudukan yang tinggi hanya dapat dipenuhi birokrasi pemerintahan dalam negeri profesional dan cepat.

Sayangnya, profesionalitas itu belum tampak dalam amburadul pembuatan KTP-el. Begitu juga pendataan dan pemutakhiran data pemilih oleh KPU yang tidak pernah tuntas.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR