BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung Inspektur Jenderal Suroso Hadi Siswoyo mengingatkan peserta pilkada dan masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.
"Kami menyoroti kampanye pilkada yang menggunakan akun media sosial," kata Kapolda dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (5/12/2017).
Ia menerangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur terkait ujaran. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat dijerat pidana dan perdata.
Menurut dia, jika ada warga atau tim pendukung serta peserta pilkada yang materi sosialisasi di media digital menyangkut uraian kebencian akan diproses hukum. Polisi sudah memiliki tim cyber crime untuk melacaknya. Kapolda juga mengingatkan semua akun resmi yang dimiliki tim kampanye calon harus didaftarkan agar memudahkan untuk dilakukan pemantauan.
Ia menambahkan pihaknya pernah berkomunikasi di tingkat pusat mengenai pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden bahwa ada potensi formulir C1, C2, dan C3, atau surat suara mudah dipalsukan dan bisa diganti. Pihaknya menyarankan adanya pengamanan dokumen untuk mengantisipasi hal tersebut.
Potensi pelanggaran akan selalu muncul, kata dia, sehingga dibutuhkan koordinasi dan sinergisitas dari berbagai pemangku kepentingan. Jajaran Polri diamanatkan untuk mengamankan ketertiban masyarakat agar pilkada dapat lancar dan terciptanya kondusivitas. "Antisipasi sejak dini dan penindakan hukum yang tegas dan cepat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien," ujarnya. 
Di tempat yang sama, Kepala Kejati Lampung Syafrudin mengatakan pihaknya akan mendukung penuh dan bersinergi bersama dalam menyukseskan pergelaran pilkada. Kemudian ia juga berkomitmen menyelesaikan pelanggaran pilkada dengan cepat dengan tuntas dan tegas.
"Kita sama-sama mengeliminasi dan memperkecil ruang pelanggaran yang mungkin terjadi di pilkada. Kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan hukum," katanya. 

loading...

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR