BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kapolda Lampung Irjenpol Suntana terus berupaya melakukan pencegahan terhadap terorisme dan paham radikal, baik dengan cara represif, maupun preventif dan preemtif.

Salah satunya dengan melakukan sosialisasi Undang-undang No. 5 Tahun 2018 atas revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



Karena dengan direvisinya UU tersebut, kata dia, penengak hukum bisa melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini. Tiga poin paling penting dari revisi UU tersebut yakni, kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Kemudian,perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.

"Dengan adamya Revisi UU Terorisme, kita bisa lakukan pencegahan, kalau ada tetangga yang terindikasi, atau masyarakat sekitar bisa kami tangani," ujarnya, Minggu (8/7/2018).

Pencegahan pun dilakukan dengan mengedepankan fungsi tiga pilar yakni, Babinkamtibmas, Babinsa, dan lurah/RT. Pihaknya, akan meminta fungsi Bidkum dan Ditreskrimum untuk memaksimalkan sosialis tersebut.

"Kita keliling ke pekon-pekon sosialisasikan (UU Terorisme), Babinkamtibmas harus punya masa, jadi bisa efektifkan sosialisasi UU tersebut," kata mantan Wakapolda Metrojaya itu.

Sebelumnya, Suntana juga mengatakan penindakan juga terus dilakukan bersama dengan Densus 88 Antiteror Mabes Polri, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kira keliling (red dengan Densus), 2 Minggu sekali ada target," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR