BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyelenggarakan focus group discussion (FGD) pelaksanaan anggaran dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung, Senin (15/4/2019), di ruang aula kantor setempat. 

Kegiatan dihadiri Kepala Kanwil DJPb Lampung Alfiker Siringoringo dan Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Bambang Haryono, serta seluruh pejabat Kanwil DJPb Lampung, kepala KPPN Bandar Lampung, serta beberapa pejabat dan pegawainya.
Alfiker menyatakan sangat pentingnya perencanaan anggaran. Sebab, perencanaan anggaran yang baik akan menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran. “Kegiatan ini dilakukan sebagai dialog dan diskusi untuk mempererat kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan anggaran antara satker Ditjen Perbendaharaan dan satker Kemenkumham di lingkup Provinsi Lampung, khususnya yang melalui kantor bayar KPPN Bandar Lampung,” katanya dalam pemaparannya.



Bambang Haryono dalam sambutannya menyampaikan apabila terlalu sering melakukan revisi DIPA menunjukkan perencanaan anggarannya kurang baik.
Hal yang dibahas dalam diskusi tersebut, yaitu upaya-upaya untuk melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang baik, ditandai dengan nilai indikator kinerja  pelaksanaan anggaran (IKPA). Suatu kantor dapat dikatakan mempunyai kinerja anggaran yang baik bila mempunyai nilai IKPA 90 ke atas hingga 100. Khusus untuk satker lingkup Kemenkumham Provinsi Lampung, pada 2018 dan triwulan I 2019 mempunyai nilai yang sangat baik dengan mempunyai rata-rata nilai IKPA 98. 

Hal yang menjadi dasar penilaian IKPA terdiri dari 12 indikator, yaitu revisi DIPA, revisi halaman III DIPA, pagu minus, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan (UP), rekon LPj bendahara, penyampaian data kontrak, realisasi anggaran, perencanaan kas, kesalahan surat perintah membayar (SPM), dispensasi SPM, dan retur surat perintah pencairan dana (SP2D). 


 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR