HAK asasi manusia (HAM) kini menjadi isu menarik untuk memberi jaminan agar tidak ada rezim yang bertindak semen-mena pada rakyatnya, sehingga saat ada aksi bertentangan dengan HAM, menjadi isu terbaik.

Na ya kidah, kik jelma musti tiandan do. Kuk benatang tijaga (Iyalah, kalau orang mesti diperlakukan baik. Hewan saja dijaga).



Namun, pemerintah Burundi justru meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) menutup kantornya di sana. Pemerintah itu telah mengirim surat ke Komisi Tinggi Dewan HAM.

Seperti dikutip dari AFP, pejabat PBB mengatakan pemerintah Burundi kini semakin radikal dan menentang komunitas internasional. Dia menyayangkan keputusan negara berdaulat itu.

Khepa kidah kik aga ni warga Burundi, masa unyinni aga sehehagamu. Wat-wat gawoh (Bagaimana kalau itu maunya masyarakat Burundi, jangan semau-maunya PBB saja. Ada-ada saja).

Sejak April 2015, Burundi dilanda krisis saat Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan untuk maju ketiga kalinya dalam pemilihan presiden. Padahal, aturan batas masa jabatan presiden di Burundi hanya dua periode.

Sejak saat itu, bentrokan yang menyebabkan perang saudara pun pecah. Akibatnya, lebih dari 1.200 warga tewas dan 400 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah juga memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Dewan HAM PBB pada Oktober 2016. Sebelumnya, PBB menyatakan adanya penyiksaan di Burundi. September 2018, Burundi mengancam akan keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB seiring dengan adanya laporan pelanggaran HAM di negara mereka.

 

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR