BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung mengingatkan kepada partai politik dan bakal calon anggota legislatif agar tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan. Apabila ada yang sengaja melakukan kampanye diluar jadwal akan diberi sanksi pidana kurungan 1 tahun.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Candrawansah pihaknya melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.



"Kita mengingatkan kembali berkaitan dengan Surat Edaran Bawaslu RI yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017," katanya, Minggu (26/8/2018)


Hal tersebut merujuk kepada Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta  menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Selain itu juga, Bawaslu Kota Bandar Lampung dan partai politik juga waktu itu pernah membuat pernyataan bersama untuk menurunkan APK yang ada nomor urut dan lambang parpol dengan limit yang telah disepakati bersama. Ya, saya harap semua parpol mentaati kesepakatan bersama," kata Mantan Tim Assistensi Bawaslu Provinsi Lampung ini.

Ia juga mengatakan setelah dilakukan pengawasan secara berjenjang ditemukan banyaknya APK bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden yang menyampaikan visi dan misinya serta menampilkan citra diri seperti logo dan nomor urut partai. Saat ini marak APK bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden yang menampilkan citra diri. Hal ini belum boleh dilaksanakan. Maka dari itu akan ditertibkan dan akan diproses sebagaimana aturannya.

"Saat ini kami sedang melakukan pengawasan bersama-sama dengan Panwaslu kecamatan dan kelurahan untuk mencermati APK-APK yang ada di Kota Bandar Lampung. APK yang menjadi sasaran pengawasan berupa APK yang menyampaikan visi dan misi dan/atau yang mengandung unsur citra diri berupa logo dan nomor urut partai tertentu," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR