GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Penarikan iuran terhadap sejumlah wali murid kelas XII di SMK Negeri I Terbanggibesar yang ada di Kampung Poncowati berbuntut panjang menyusul laporan sejumlah wali murid kepada kepala kampung setempat selaku pembina komite.

Kepala kampung (Kakam) Poncowati, Gunawan Pakpahan, Minggu (15/4/2018) mengatakan pungutan yang dilakukan pihak sekolah untuk membiayai try out atau ekstra kulikuler dan bidang hubungan kerja industri jelas melanggar ketentuan. Hal semacam ini menurut Gunawan berdasarkan keterangan wali murid, sudah terjadi sejak lama, tetapi baru terungkap setelah wali murid mengeluh.



"Sesuai Permendikbud, kakam adalah salah satu pembina komite sekolah. Maka setelah menerima keluhan wali murid, saya panggil komite," kata Gugun, sapaan akrabnya.

Hasil pertemuan dengan komite, lanjut Gugun, penarikan biaya ekstra kurikuler dan try out, dilakukan langsung oleh sekolah. Komite hanya mengetahui. Demikian pula penarikan biaya di bidang hubungan industri.

"Saya tegaskan, keluhan wali murid ini akan saya tindaklanjuti. Pemerintah sudah menyediakan dana BOS dan sesuai juklak/juknis, itu bisa dibiayai dengan BOS," kata Gugun.

Menurut Gugun, jika terjadi kekurangan biaya, seharusnya penggalangan dana dari wali murid dilakukan komite, bukan sekolah.

Berdasarkan keterangan salah satu wali murid kelas XII yang enggan disebut namanya, pada Januari lalu pihak sekolah meminta wali murid kelas XII membayar iuran Rp175 ribu per siswa. Alasannya, iuran tersebut untuk kegiatan ekstra kurikuler. Tetapi, meskipun penarikan telah dilakukan, kegiatan ekstrakuler tidak digelar. Setelah wali murid mempertanyakan, uang tersebut digunakan untuk try out.

Tak hanya itu, pungutan lain juga diduga dilakukan pihak sekolah, seperti kegiatan wisuda sekolah yang diminta Rp355.000 per siswa. "Pemerintah sudah memberikan BOS. Jadi uang bantuan pemerintah kemana. Kami wali murid kecewa," kata dia sambil menunjukkan surat edaran dari sekolah dan kwitansi pembayaran.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 5 menyebutkan, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh komite sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Jika ada kekurangan anggaran, menggalang dana menjadi ranah komite seperti yang disebutkan Pasal 10 Ayat 1 dan 2.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR