BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Untuk menyiasati terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa, Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi setempat membentuk program Jaksa Pengacara Negara Bina Desa (JPN BiSa).  
Asdatun Kejati Lampung, Sugeng Haryadi menuturkan program ini diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan dana desa yang lebih baik lagi. 
 
"Pihak Datun baik dari Kejati maupun Kejari sendiri sedapat mungkin untuk dapat terjun dan akan bersinergi bersama dengan bidang intelejen dalam hal jaga desa," katanya. 
 
"Kami bukan melakukan pemberantasana melainkan melakukan pencegahan," katanya. 
 
Dalam sosialisasikan program JPN BiSa, pihaknya pernah melakukan sosialisasi dan berkoordinasi bersama Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) dan mantan Gubernur Lampung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa bulan lalu. 
 
"Di Lampung sendiri telah melakukan sosialisasi di empat kabupaten diantaranya Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Utata, dan Tulangbawang," kata Sugeng.
 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR