LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 18 June
56938
Kategori Lampung
Editor Sri Agustina
LAMPUNG POST | Kades Resah Ulah Oknum LSM Pasca Pencairan Dana Desa
Dana desa 2017 cair, sejumlah LSM mulai meminta jatah. (Foto:Dok.Lampost)

Kades Resah Ulah Oknum LSM Pasca Pencairan Dana Desa

KALIANDA (Lampost.co)--Sejumlah Kepala Desa (kades) di beberapa kecamatan di Lampung Selatan resah dengan ulah oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) pascapencairan dana desa 2017.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Sidomulyo Muksin HS mengatakan tahun lalu oknum LSM itu menyurati seluruh kades di kecamatan setempat. Jika mereka mendapat tugas mengawasi DD merupakan mandat dari pusat. "Awalnya mereka menyurati, memberi tahu keberadaan mereka mengawasi DD," kata Muksin, Minggu (18/6/2017).
Pada tahun ini, mereka kembali menyurati dan mendatangi para kades. Dalam surat itu, mereka menjalankan tugas untuk mengawasi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan DD. "Sebenarnya siapa saja boleh mengawasi DD, termasuk melaporkan jika ada penyelewengan," ujarnya.

Keresahan para kades itu disebabkan LSM meminta sejumlah uang setiap tahap pencairan DD. Berdalih uang untuk kelembagaan yang sudah diatur dalam undang-undang desa dan sudah dianggarkan dalam APBDes sebesar Rp5 juta. "Padahal, uang kelembagaan itu peruntukannya hanya untuk BPD dalam UU tersebut," kata Kades Sukamarga itu.
Untuk itu, Muksin meminta agar para kades tidak perlu takut menolak permintaan LSM tersebut. Jika mereka memaksa meminta sejumlah uang, laporkan ke aparat kepolisian setempat. "Tidak perlu takut, sepanjang melakukan pengelolaan DD sesuai dengan UU dan perbup. Jika mereka minta paksa, itu namanya pemerasan, laporkan saja," ujarnya.
Kades Kotadalam Asli Jauhari membenarkan oknum LSM itu mendatanginya dan meminta sejumlah uang. "Mereka datang meminta sejumlah uang, tapi tidak saya kasih," kata dia.
Dia menjelaskan oknum LSM itu meminta uang yang sudah dianggarkan untuk bacaan dan koran desa. Padahal, anggaran itu untuk membayar langganan beberapa koran. "Dalam peraturan bupati sudah jelas uang itu untuk langganan koran sebagai bacaan informasi perangkat dan masyarakat desa setempat," kata dia.
Sekretaris Apdesi Kecamatan Candipuro Samsul mengatakan jika oknum LSM yang dimaksud belum masuk di kecamatan setempat. "Belum masuk, mungkin karena di sini belum berjalan. Tapi kalau tahun lalu mereka masuk ke desa-desa," ujarnya.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv