BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti-Korupsi Provinsi Lampung menyoroti tindak pidana korupsi agraria. Hal tersebut menyikapi adanya pengaduan pelaku usaha terkait masih maraknya pungutan liar di kantor layanan Agraria.

Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan pelaku usaha dan pihak regulator harus saling bekersama untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan layanan publik khususnya terkait masalah agraria.
Bagi pelaku usaha, tanah pasti bernilai ekonomis. Jangan sampai pengurusan surat-surat tanah dijadikan oknum sebagai media melakukan korupsi, terang Fauzi dalam rilisnya, Senin (10/9/2018).



Ia mengatakan di Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan upaya pemberdayaan dengan mendorong semangat antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor di sektor swasta. Langkah itu menurutnya, dilakukan KPK dengan menginisiasi dan membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi daerah Lampung untuk pelaku usaha dan regulator di daerah. 

Apabila ada oknum yang melakukan upaya pungli, pelaku usaha jangan segan-segan untuk segera melaporkan hal itu ke KAD antikorupsi Lampung, kata mantan Direktur LBH Bandar Lampung ini.

Fauzi menilai sistem pencegahan korupsi yang memadai sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Regulasi-regulasi yang ada jelasnya dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem pencegahan tersebut sehingga para pelaku usaha dapat menciptakan nuansa usaha yang kompetitif, namun tetap bersih. "Ini butuh dukungan semua pihak agar pelaku usaha dapat nyaman menjalankan usahanya di bumi ruwa jurai," katanya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR