DEBAT kandidat menjadi salah satu tolok ukur kapasitas pasangan calon kepala daerah yang bakal maju dalam pemilihan langsung. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum secara khusus menganggarkan dana pelaksanaan debat dan menjadi salah satu bagian dari kampanye pasangan calon.

Sangatlah wajar jika KPU Lampung menggelar setidaknya tiga kali debat kandidat dalam Pemilihan Gubernur 2018. Pelaksanaan debat kandidat tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Kampanye.



Tadi malam, Jumat (11/5), adalah debat kandidat ketiga setelah kegiatan yang sama berlangsung pada 7 April dan 28 April 2018. Dua debat sebelumnya dihadiri berbagai kalangan, termasuk pendukung masing-masing pasangan calon. Dalam dua debat sebelumnya, begitu digulirkan sejumlah pertanyaan ke calon, jawaban yang diberikan pun tidak optimal, terutama jawaban atas pertanyaan cepat dari moderator.

Dengan disaksikan ratusan pengunjung dalam ruangan maupun yang di halaman Hotel Novotel, sejumlah kandidat tampak terbata-bata menjawab pertanyaan moderator. Bahkan, seorang kandidat mengkritik moderator atas pertanyaan yang dinilainya terlalu cepat.

Kritik ini menjadi salah satu model masukan bagi KPU untuk lebih baik lagi menggelar acara yang menelan dana Rp800 juta itu. Belum lagi kritik dari warga yang tidak sempat atau kesulitan hadir langsung ke lokasi debat. Mulai gambar dari program siaran langsung televisi yang dipilih kurang maksimal sampai kualitas suara yang sempat menghilang.

Padahal, tujuan debat sesuai Pasal 22 Ayat (5) PKPU 7/2015 adalah untuk memahami visi dan misi pasangan calon dalam menyejahterakan masyarakat. Fungsi debat kandidat sangatlah penting sehingga andai siaran langsung tidak dapat dilakukan, publik masih dapat menyaksikan siaran tunda.

KPU atau panitia penyelenggara haruslah mencari model yang terbaik dalam penyajian debat yang dapat memberikan pencerahan dan wawasan publik dalam menentukan pilihan mereka pada hari pencoblosan kelak. Sebab, kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat penyesalan selama lima tahun ke depan.

Andai publik tidak mendapat apa-apa dari acara debat tersebut berarti KPU sekadar melaksanakan kewajiban undang-undang. Lain dari itu, KPU tidak memedulikan apakah publik dapat mengerti pemaparan program serta visi dan misi pasangan calon. Debat publik memang menjadi salah satu bentuk kampanye. Tapi bukan sekadar sudah menggugurkan kewajiban menggelar debat, sementara esensi debat menjadi kabur makna.

 

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR