BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Seksi III Lampung BKSDA Bengkulu Teguh Ismail menjelaskan sejak akhir 2016 peredaran dan tataniaga kayu sonokeling tidak bisa sembarangan meski kayu hasil tanah milik pribadi.

Peredaran dan tataniaga kayu sonokeling harus menggunakan izin edar dan angkut yang dikeluarkan okeh BPSDA. "Kepengurusannya ke BKSDA, jadi nanti harus tetap klir asal usul kayu itu," kata dia.



Namun aturan itu hanya untuk hasil tanah milik pribadi. Jika kayu yang berasal dari hutan lindung, apapun bentuknya tidak diperbolehkan. "Kalau dari hutan lindung tidak bisa, kalau tanah milik sendiri atau dari hutan produksi bisa diurus izin angkut, tetap harus dipenuhi asal usul dokumen kayunya," kata dia.

Bahkan bukan hanya penebang, pengangkut dan pemodal, pembeli sekalipun akan ditindak jika menampung layu sonokeling tanpa dokumen. "Akan kami beri tindakan penampung di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menerima sonokeling dari hutan lindung. Itu bisa kami sita kalau tidak ada surat suratnya," kata dia.

Baca Juga :

Illegal Logging di Register 22 Way Waya Sudah Terorganisir

Pembalakan Sonokeling Marak Sejak Dua Tahun Terakhir

Disisi lain Kasi III Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Dodi Kurniawan mengungkapkan dugaan sementara para pembalak liar memilih kayu sonokeling karena nilai ekonomis yang tinggi. "Hasil pengembangan kami, kayu itu yang sudah berbentuk papan satu kubik harganya Rp16 juta. Itu sudah kita telusuri dari tingkat bawah, kami akan kerjasama terus untuk penindakan hukumnya," kata dia.

Bahkan kata dia para pembalak liar saat ini sudah memiliki cara untuk mengelabuhi petugas agar tidak ketahuan saat menebang pohon. "Ini menarik, dari bekerjanya sekarang sudah beda, bekerja malam hari nebang malam hari dan bekerja pada hari libur," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR