Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tak cepat berpuas diri atas segala capaian yang sudah diraih. Dia menekankan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

"Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan," kata kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR, Jakarta, rabu 16 Agustus 2017.



Menurut dia, saat ini Indonesia masih menghadapi kemiskinan dan ketidakadilan. Selain itu, ada ekonomi global, gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme yang butuh perhatian serius.

Salah satu lembaga yang mendapat sanjungan Presiden dalam pidato kenegaraan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dianggap telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di pusat maupun daerah. 

Jokowi pun bersyukur pada 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini wajar tanpa pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas itu, BPK telah bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah.

"Melalui sinergi itu, dapat diatasi kondisi pemeriksaan yang tumpang tindih yang terjadi beberapa tahun terakhir," ungkap dia.

BPK, kata dia, telah menerapkan sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Melalui penerapan sistem itu, BPK dapat memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, secara lebih akurat, efisien dan tepat waktu.

"Kita juga apresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia," pungkas dia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR