Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan yang merata dan berkeadilan akan mampu mempersatukan Indonesia. Bahkan, tidak boleh ada rasa berpuas diri karena ada tugas penting yang salah satunya adalah menekan ketimpangan agar tujuan bangsa dan negara bisa tercapai dengan baik.

Presiden Jokowi, dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara, mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah mampu menekan angka gini ratio atau ketimpangan antara si kaya dan si miskin sekarang ini. Meski sudah mengalami penurunan, namun sejumlah langkah tetap perlu dilakukan agar gini ratio tersebut bisa terus ditekan sedemikian rupa.



"Gini ratio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Saya yakin, dengan pemerataan berkeadilan kita semakin bersatu. Pembangunan merata akan mempersatukan Indonesia dan menjadi kuat dalam menghadapi persaingan global sekarang ini," kata Jokowi, di Kompleks Parlemen, Rabu 15 Agustus 2017.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan, tidak ada warga yang harus merasa menjadi warga kelas dua atau warga kelas tiga. Sebab, tegasnya, semua warga tanpa terkecuali adalah warga Republik Indonesia. Atas dasar itu, semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama termasuk merasakan pembangunan ekonomi Indonesia.

"Tidak ada yang boleh merasa kelas dua dan kelas tiga karena semua adalah warga Republik Indonesia. Semua mendapatkan manfaat yang sama dan mengambil tanggung jawab dalam membangun bangsa. Kita ingin kerja bersama tidak hanya pemerataan ekonomi berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya," ujar Jokowi.

Bahkan, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, semua wilayah di Indonesia termasuk rakyat di Papua pegunungan juga harus bisa merasakan manfaat pembangunan ekonomi. Rakyat Papua harus bisa menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dan bahan pokok yang sama dengan saudara-saudara yang berada di wilayah lain.

"Rakyat yang ada di Pulau Miangas harus merasakan kehadiran NKRI melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Di Pulau Rote juga harus bisa merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan turunnya harga logistik," tutup Jokowi.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR