JAKARTA (Lampost.co)-- Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menegaskan masjid bukanlah tempat berkampanye. JK meminta seluruh pengurus masjid se-Indonesia untuk tidak memberikan waktu dan tempat bagi pihak-pihak yang ingin berkampanye di masjid. Imbauan Wakil Presiden Indonesia ini disampaikan langsung pada pengurus DMI dan Perhimpunan Remaja Masjid se-DKI Jakarta. Jusuf Kalla mengundang mereka di rumah dinasnya pada Sabtu (9/3/2019) malam. "Kita meyakini dan menyerukan semua pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi upaya-upaya untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye," kata Jusuf Kalla dilansir dari Antara, di Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Dia mengatakan larangan kampanye di Masjid maupun rumah ibadah sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bagi pelanggarnya akan dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Karena ini (ada) undang-undang, ya sanksinya tentu sanksi undang-undang, dapat dilaporkan siapa kalau memang itu (terbukti melanggar), ke Bawaslu atau ke mana bisa, karena ini (aturan) undang-undang ya," kata JK.



Selain itu, dalam pasal 280 ayat 1 point H tentang pemilu juga menerangkan jika pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Untuk itu, siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut.

Imbauan Jusuf Kalla disepakati ketua DMI DKI Jakarta Ma'mun Al Ayyubi. Ma'mun mengatakan akan mematuhi apa yang disampaikan Jusuf Kalla.

"Kami akan patuh kepada aturan perundang-undangan bahwa tempat ibadah, dalam hal ini masjid, tidak diperkenankan untuk ajang kampanye politik praktis," kata Ma'mun.

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR