PANGAN adalah kebutuhan dasar paling utama. Pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya. Untuk itu ketersediaannya menjadi kewajiban negara.
Faktanya, walau pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, mafia beras mampu menggunakan sistem pasokan dan kebutuhan untuk memainkan harga komoditas beras. Wajar jika terjadi kelangkaan hingga menaikkan harga di pasaran.
Di Lampung Utara, misalnya, beras kualitas sedang harganya mencapai Rp100 ribu/sak (kemasan 10 kg) dari Rp95 ribu/10 kg. Untuk kualitas premium, seperti berlabel Kembangkol, mencapai Rp112 ribu/sak, yang sebelumnya hanya Rp105 ribu per kemasan 10 kg.
Di Pasar Sidomulyo, Lampung Selatan, harga beras IR-64 kualitas super Rp11 ribu/kg, kualitas sedang Rp10 ribu/kg, dan biasa Rp9.000/kg. Untuk jenis muncul Rp8.000/kg serta asalan Rp7.500/kg. Harga beras naik, masyarakat pun menjerit.
Karena itulah, selaku pemegang amanah menjamin ketersediaan beras, pemerintah sesuai UU No. 18/2012 tentang Pangan harus mampu mengatur stabilitas pasokan dan harga beras. Ketersediaan beras mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Atas dasar itulah Satuan Tugas (Satgas) Pangan dibentuk untuk menjaga mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penimbunan pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan ada 212 kasus diungkap Satgas Pangan sejak Mei sampai Juli 2017.
Untuk itu, pemerintah bakal menggelar operasi beras dengan mengeluarkan cadangan beras di gudang Bulog. Operasi pasar dikhususkan untuk beras kualitas medium dengan jumlah 75 ribu ton. Operasi pasar dipercaya mampu menstabilkan harga beras.
Namun, operasi pasar jelas tidak bisa selamanya dilakukan. Jika mafia beras lebih menguasai pasar dengan memainkan pola supply-demand, pemerintah menyerah. Maka itu, ketegasan pemerintah untuk menindak mafia beras menjadi hal penting.
Ancaman Menteri Perdagangan yang bakal menjerat mafia beras dengan pidana penjara, jangan sekadar ancaman macan ompong belaka. Satgas Pangan yang dipimpin oleh kepolisian di setiap tingkatan harus bisa mewujudkan ancaman itu.
Ke depan, kita berharap satgas yang mempunyai tugas mahapenting menjaga stabilitas pangan tidak hanya dipersenjatai sanksi administratif dalam undang-undang. Satgas Pangan harus memiliki taji dengan diberi kewenangan melakukan penindakan.
Menjeruji besi mafia beras akan membuat mereka kapok untuk menjalankan siasatnya. Dengan begitu, komoditas seperti halnya beras akan terpantau dan terawasi, sehingga beras selalu tersedia dan rakyat mendapatkannya dengan harga terjangkau. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR