JAKARTA (Lampost.co) -- Mabes Polri meminta komitmen koordinator lapangan aksi 22 Mei bisa bertanggung jawab terhadap massa yang akan berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU), Jakarta Pusat.

"Koordinator lapangan (korlap) harus bertanggung jawab terhadap massa. Bila terjadi chaos, jangan lepas tanggung jawab," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/5/2019).



Dedi menegaskan, setiap korlap untuk mengenali setiap peserta yang ikut dalam rombongannya. Pasalnya, kegiatan itu rentan disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Apabila ada yang tidak dikenal oleh korlap, orang tersebut tidak boleh ikut. Harus dilarang. Khawatir nantinya orang itu jadi martir karena disusupi pelaku terorisme," paparnya.

Tidak hanya itu, peserta yang akan menginap juga harus dikoordinasikan dengan koordinator sehingga kemungkinan yang tidak diinginkan bisa diminimalisir.

Kepolisian juga mengimbau perwakilan massa yang ingin mengikuti aksi pada 22 Mei nanti agar tidak perlu memobilisasi kelompok dalam jumlah besar.

"Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti dari Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar," pungkasnya.

Selain itu, kepolisian juga mewaspadai indikasi adanya teror yang akan dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dalam aksi massa 22 Mei tersebut.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR