SEJAK awal dibangun Pemerintah Pusat pada 1970-an, Jalan Soekarno-Hatta (bypass) diarahkan untuk kendaraan besar agar tidak melintas di dalam kota. Sulit dibayangkan kemacetan di kota kembar Tanjungkarang—Telukbetung (Tante, kala itu) jika sampai saat ini kendaraan lintas provinsi masuk ke jalan utama dalam kota. Itulah gagasan pokok pembangunan jalur bypass.

Setelah selesai dibangun, truk-truk besar dan bus lintas provinsi dengan nyaman dapat melintas di bypass tanpa harus terhambat kemacetan kota serta bercampur baur dengan mobil pribadi, sepeda motor, becak, dan pejalan kaki. Tetapi, zaman terus bergerak maju. Tekanan penduduk menggeser kawasan permukiman dan perumahan ke pinggiran kota, termasuk di kawasan sepanjang bypass.



Munculnya kawasan permukiman baru mendorong tumbuhnya pusat-pusat aktivitas baru di pinggiran jalur tersebut selain pabrik dan pergudangan. Ada perguruan tinggi, sekolah, pertokoan, hotel, restoran, gedung pertemuan, kantor instansi pemerintah dan swasta, warung, serta berbagai usaha kecil menengah lainnya.

Kini, kendaraan besar lintas provinsi berbaur dengan mobil pribadi dan sepeda motor. Jalur bypass menjadi kerumunan berbagai jenis kendaraan dari trailer, truk peti kemas, tronton, bus, mobil pribadi, hingga sepeda motor. Apa yang terjadi ketika konvoi tronton berkapasitas 30-an ton dan bus lintas provinsi berjalan beriringan dengan sepeda motor berbobot 100—120 kilogram?

Lengah sedikit saja bisa berakibat fatal, terlebih kendaraan besar sering terkendala blindspot. Sopir truk tidak bisa melihat sudut tertentu di sekelilingnya karena terhalang bodi kendaraan. Itulah yang menjadi salah satu pemicu kecelakaan di jalan raya, termasuk di bypass. Dalam empat tahun terakhir, setidaknya 15 pengendara sepeda motor meregang nyawa di jalur maut tersebut.

Jumlah tersebut belum termasuk data yang tidak masuk catatan serta data kecelakaan mobil pribadi. Juga, belum termasuk kecelakaan lain, seperti tabrakan antarmobil atau truk terguling untuk menghindari pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan.

Di tengah situasi itulah, kabar baik datang dari Polda Lampung. Untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi, Polda mengusulkan pembuatan jalur khusus untuk sepeda motor (kanalisasi). Rencananya, di sepanjang ruas jalan tertentu akan dipasang pembatas, bisa berupa balok semen atau rambu-rambu lain untuk memisahkan jalur sepeda motor dengan truk, bus, dan mobil pribadi.

Persoalan lain datang dari si empunya jalan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai instansi yang berwenang atas jalur tersebut menolak rencana kanalisasi. Alasannya, bypass digunakan sebagai pelancar arus lalu lintas. Tidak boleh ada pemisahan jalur kendaraan karena mengakibatkan penyempitan jalan sehingga arus lalu lintas tersumbat.

BBPJN boleh berkukuh dengan wewenang tersebut. Tetapi, harus pula dikaji kembali, situasi saat ini sangat berbeda dengan 40 tahun silam. Hal paling utama, jika BBPJN berkukuh menolak kanalisasi, jalur bypass akan terus merenggut korban jiwa.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR