JAKARTA (Lampost.co)--Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus korupsi, Bupati Nonaktif Lampung Tengah Mustafa, dihukum 4 tahun 6 bulan penjara potong masa tahanan, dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Selain itu, JPU juga meminta Majelis Hakim mencabut hak Mustafa untuk menjadi pejabat publik selama 4 tahun sejak Mustafa dibebaskan dari tahanan.
Tuntutan Tim JPU yang dikoordinir JPU Ali Fikri ini dibacakan secara bergantian dalam sidang di Jakarta, Rabu (11/7/2018). Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ni Made Sementara Tim Pengacara Mustafa terdiri atas Sopian Sitepu, Irianto Subiakto, Wahrul Fauzi Silalahi , Tito, M. Yunus,dan Arsya Rizky Wicaksono. 



Menurut JPU, terdakwa Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sesuai UU Tipikor.
Berdasarkan fakta persidangan, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman, telah menyuap pimpinan DPRD Lamteng sebesar Rp9,5 miliar agar DPRD Lamteng menandatangani persetujuan peminjaman uang untuk pembangungan jembatan dan jalan di Lamteng kepada PT SMI.
Pemberian uang dilakukan atas permintaan pimpinan DPRD melalui Natalis Sinaga (Wakil Ketua DPRD) kepada Mustafa. Mustafa kemudian memeintahkan Taufik Rahman memenuhi permintaan DPRD dengan cara mengumpulkan uang dari para kontraktor/rekanan baik yang sedang dan ayng akan mengerjakan proyek di Lamteng.
Menurut JPU, uang sebesar Rp9,5 miliar itu diserahkan kepada Ketua DPRD Lamteng Ahmad Junaidi sebesar Rp1Miliar, Gunadi Ibrahim (Fraksi Gerindra) sebesar Rp1 miliar, Sugiri (Fraksi PDIP) sebesar Rp1,5 miliar, Natalis Sinaga Rp2 miliar, dan Bunyana Rp1,5 miliar.

Menurut JPU, dalam persidangan Gunadi Ibrahim mengatakan uang tersebut tidak terkait dengan persetujuan penandatangan untuk PT SMI melainkan sebagai realisasi janji Mustafa saat mencalonkan diri sebagai Bupati Lamteng.
Namun, JPU menilai hal tersebut tidak masuk akal karena peristiwa itu sudah lama terjadi, dan Gunadi merupakan lawan Mustafa di Pilbub Lamteng tersebut.
Terungkap dalam persidangan, Natalis menelepon Mustafa dan mengatakan tidak akan menandatangani persetujuan jika Mustafa tidak menyerahkan uang sebesar yang mereka minta.
Menurut JPU, hal-hal yang memberatkan Mustafa karena perbuatan tersebut saat pemerintah dan masyarakat gencar memberantas korupsi. Perbuatan Mustafa dinilai mencederai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Yang meringankan, Mustafa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya. Sidang ditunda untuk mendengarkan keterangan pledoi Mustafa hingga Senin pekan depan.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR